Analisis Keuangan untuk Kesehatan


BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Ujian Terakhir dari prioritas suatu organisasi terdapat dalam anggarannya.Sumber daya yang sesungguhnya dapat digunakan dalam penyediaan pelayanan hanya sampai batas dana yang tersedia.Jadi,pertimbangan keuangan merupakan jantung proses pelaksanaan. Penyelenggaraan keuangan harus dikelola diseputar pusat biaya khusus yang bertindak sebagai pusat kegiatan manajemen. Dengan pemehaman bahwa penyiapan anggaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran yang sesungguhnya merupakan fungsi – fungsi manajemen yan g pokok, maka praktek manajemen yang sehat menuntut agar wewenang dan tanggung jawab keuangan diletakkan secara jelas pada jenjang yang tepat serta prosedur harus dirumuskan secara hati – hati demi terbentuknya jalur pertanggung jawaban.
Suatu sasaran perencanaan yang sah adalah rasionalisasi proses pemberian pelayanan untuk mengarahkan permintaan dan pengeluaran sehingga sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya melalui suatu cara yang meminimumkan hambatan keuangan serta kesulitan lain terhadap klien dan penyelenggara

1.2 Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk mengretahui apa saja kategori analisis keuangan.
2. Untuk mengetahui implikasi analisis keuangan dalam organisasi.
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan analisis keuangan dalam organisasi.
4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan.
5. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan anggaran dan analisisnya.

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Kategori Analisis Keuangan
2.1.1 Perumusan Strategi
Perencanaan keuangan terdiri dari analisis biaya secara langsung atau penelitian keefektifan biaya yang lebih rumit Hal ini dimaksudkan untuk penyeleksi suau program pelayanan yang hanya layak atau mungkin dimaksudkan untuk mencapai tingkat yang optimum. Pada dasarnya, yang terakhir lebih dipilih menurut sudut pandang ekonomi. Karena factor – factor non ekonomi seringkali masuk dalam perencanaan keputusan, keoptimuman mungkin bukan suatu kemungkinan yang praktis. Namun demikian perencana keuangan harus paling sedikit menentukan kebutuhan – kebutuhan keuangan yang realistis untuk strategi program yang telah dipilih atau diseleksi.

2.1.2 Taktik untuk implementasi : Penganggaran
Proses penganggaran menterjemahkan kebutuhan kedalam suatu jadwal rencana pengeluaran keuangan. Hubungan antara perencanaan jangka menengah dan rencaa kerja erta agrana tahunan menjadi sangat penting. Implementasi rencana yang berhasil sangat tergantug pada pnyelenggaraan yang dibuat untuk penyebaran personil dan unuk pengeuaran. Tugas rencana jangka menengah tanpa terlebih dahulu membaginya kedalam rencana tahunan tampaknya berada jauh diluar kapasitas kebanyakan Negara berkembang.
Penyelenggaraan keuangan harus dikelola diseputar pusat biaya khusus yang bertindak sebagai pusat kegiatan manajemen. Dengan pemehaman bahwa penyiapan anggaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran yang sesungguhnya merupakan fungsi – fungsi manajemen yan g pokok, maka praktek manajemen yang sehat menuntut agar wewenang dan tanggung jawab keuangan diletakkan secara jelas pada jenjang yang tepat serta prosedur harus dirumuskan secara hati – hati demi terbentuknya jalur pertanggung jawaban.
Suatu sasaran perencanaan yang sah adalah rasionalisasi proses pemberian pelayanan untuk mengarahkan permintaan dan pengeluaran sehingga sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya melalui suatu cara yang meminimumkan hambatan keuangan serta kesulitan lain terhadap klien dan penyelenggara.

2.1.3 Manajemen Pencairan Dana : Pengeluaran – Pengeluaran
Anggaran kesehatan dinegara berkembang terkenal rendah. Walaupun demikian hal itu bukan merupakan masalah, bukanlah hal yan aneh bila Departemen Kesehatan sampai pada akhir tahun setengah dari anggaran mereka belum dipergunakan. Ada 3 faktor mendasar yang menyebabkan masalah ini yaitu :
1. Prosedur pencairan dana yang berbelit – belit dapat menghalangi penggunaan dana bahkan untuk pengeluaran yang sudah sepenuhnya di sahkan sebelumnya.
2. Pengeluaran sebanyak 80 % dari tingkat pengeluaran yang direncanakan membuktikan adanya efisiensi, namun bila pada waktu yang sama hanya setegah dari pelayanan yang direncanakan dapat diberikan maka program sebenarnya jadi tidak efisien dan efektif.
3. Personil yang kurang terlatih dipekerjakan untuk melaksanakan prosedur akuntansi keuangan yang kurang terinci sehingga keadaan pengeluaran pada saat ini tidak dapat diketahui.

2.1.4 Pertanggungjawaban dan Pengendalian
Pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu mengenai pengeluaran diperlukan tetapi tidak cukup untuk memastikan tindakan manajemen yang tepat. Pengendalian yang efektif memerlukan kumpulan indicator yang bermanfaat untuk prestasin keuangan pada titik kepuasan yang relevan. Bila penugasan penempatan karyawan dan penempatan gaji dibuat dikantor pusat, manager pusat kesehatan daerah hampir tidak dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap biaya personil di masing – masing unit. Walau demikian, mereka harus menghitung cara tiap personil digunakan. Misalnya indkator yang menggambarkan kecenderungan biaya perkunjungan dari rumah ke rumah dipsat tersebut merupakan informasi yang sangat berguna

2.2 Implikasi Organisasi
Telah ditekankan pentingnya pencapaian dan pengeluaran sumber daya yang berhubungan menurut pusat – pusat biaya sesuai dengan pusat pembuatan keputusan manajemen dan tanggungjawab pengendalian. Hal ini membawa implikasi organisasi terutama dengan memperhatikan pokok – pokok mengnai sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi berhubungan langsung engan perencanaan lanjut yang terinci dan mengarah pada tindakan setempat yang seragam. Sebaliknya desentralisasi memungkinkan keputusan – keputusan daerah dibuat fleksibel sesuai kebutuhan. Pendapat mengenai fleksibiitas cukup menarik, karena itu desentralisasi sering kali dikatakan sebagai keadaan yang ideal yang seharusnya dituju oleh system kesehatan. Walaupun demikian masalahn ya tidak semudah itu.
Pada keadaan tertentu keseragaman lebih sesuai sehingga sentralisasi menjadi efisien. Sebagai gambaran, prosedur yang etrdefinisi dengan baik telah dirumuskan untuk memastikan bahwa cadangan obat yang cukup dan persediaan dipertahankan pada biaya yang minimum. Ketetapan kuantitas yang dipesan berbeda antara satu tingkat barang denga barang lainnya dari waktu ke waktu dan ari satu tempat dengan temat lainnya. Hasilnya cenderung menjadi superior dibanding dengan yang diperoleh dari penilaian subjektif secara desentralisasi.
Pada keadaan yang menyadari keunggulan desentrantralisasi, ketentuan tertentu harus dibuat agar keunggulan tersebut dapat diwujudkan. Staf local yang kompeten harus tersedia dan prosedur pertanggung jawaban yang dirinci secara jelas harus diterapkan dari suatu system informasi yang sangat terstruktur melalui jaringan kerja komunikasi lanjut secara tepat waktu.

2.3 Penyelenggaraan organisasi
Penjelasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan organisasi dibatasi pada penyelenggaraan yang berhubungan langsung dengan mekanisme keuangan dan dengan faktor pemberian pelayanan yang sebagian besar berhubungan dengan alternative keuangan.
2.3.1 penyelenggaraan menurut Pemberian Pelayanan
Ada tiga kategori dalam pemberian pelayanan yaitu :
1. Praktek mandiri sebagai seorang wiraswasta
Dokter – dokter swasta relative jarang ditemukan di daerah pedesaan di Negara berkembang. Hal ini menebabkan banyak para dukun local bersikap aktif menydiakan berbagai obat – obatan tradisional. Memenuhi syarat atau tidak, ara iwraswastawan ini penting untuk tujuan perencanaan yang berkenaan dengan pengeluaran untuk mereka dalam bentuk uang atau sejenisnya, dan biasanya beberapa kali lebih tinggi daripada anggaran pusat kesehatan maupun pembayaran untuk dokter swasta.
2. Perusahaan pelayanan swasta
Pada kategori ini termasuk didalamnya rumah sakit nirlaba dan perusahaan lain yang bertujuan kemanusiaan, serta rumah sakit dan klinik swasta. Klinik industry dan unit – unit kesehatan lain dengan banyak pemberi kerja juga dimasukkan.
3. Lembaga masyarakat yang berhubungan langsung dengan penyedia pelayanan
Badan pelayanan masyarakat terbagi dalam 4 kategori yaitu :
1. Kelompok yang mencakup mereka yang kekurangan dalam beberapa hal tertentu. Kelompok ini cenderung miskin dan tidak mampu membayar pelayanan yang mereka perlukan. Mereka mewakili kelompok dengan perhatian khusus dalam perencanaan kesehatan.
2. Kelompok yang terdiri atas populasi yang dikatakan berbahaya dan diisolasi dari masyarakat. Rumah sakit jiwa dan rumah sakit kusta merupakan contoh dari kategori ini.
3. Kelompok yang berhubungan dengan masalah – masalah yang diketahui secara professional tetapi membangkitkan sedikit rasa k ebutuhan diantara para klien. Program pendidikan gizi merupakan suatu kasus dalam hal ini.
4. Program yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang mungkin dianggap penting tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Air dan sanitasi merupakan contoh yang jelas.

2.3.2 Penyelenggaraan Yang Menyangkut Pembiayaan
Para perencana keuangan harus waspada terhadap tiga pola aliran dana untuk pelayanan kesehatan yaitu :
1. Klien langsung membayar penyelenggara
2. Pembayaran dapat malalui pihak ketiga yang menghubungkan klien dengan penyelenggara
3. Badan penyelenggara dapat menawarkan pelayanan dari suatu pengumpulan dana yang disediakan secara independen untuk pelayanan yang diberikan.
Sejumlah variasi dari ketiga tema ini yang dimungkinkan dapat dilihat pada tabel berikut :
Aliran dana untuk Pelayanan Kategori Penyelenggara
Perseorangan Perusahaan Swasta Badan Pemerintah
Langsung dari klien x x
Melalui perantara swasta x x
Melalui perantara negeri x x x
Pelayanan gratis x
Tabel 1. Tabel Alternatif Pemberian Pelayanan Alternaatif – Pendanaan

Semua kombinasi ini layak, tetapi yang paling sering digunakan ( x ) terutama berhungan dengan sifat system yang umum atau swasta.bila dana masyarakat digunakan untuk membantu para penyelenggara swasta paling sedikit dua badan perlu terlibat dalam transaksi ini. Dalam system yang sepenuhnya swasta atau sepenuhnya negeri suatu badan tunggal dapat bertindak baik sebagai penyelenggara maupun penyandang dana, atau mungkin melibatkan organisasi yang terpisah.
Sesungguhnya setiap fungsi system kesehatan oleh lebih dari satu anggaran dan berasal dari lebih dari satu tingkat pemerintahan. Hal ini membuat analisi biaya menjadi sulit dan bertentangan dengan norma manejemen yang menyatakan bahwa wewenang pembuatan keputusan pengendalian dan pertanggungjawaban harus dilakukan melalui pusat biaya yang telah jelas ditentukan.

2.4 Mekanisme Pembiayaan
Organisasai dan program pelayanan memerlukan dukungan keuangan untuk memungkinkan mereka menjadi peka sehingga mampu memberikan pelayanan yang diinginkan. Transaksi keuangan dapat terjadi dalam hubungannya dengan penyediaan pelayanan perseorangan. Mekanisme pengoprasian biaya pada tiap jenjang akan dipertimbangkan secara terpisah nanntinya dengan penyediaan pelayanan perseorangan. Mekanisme pengoprasian biaya pada tiap jenjang akan dipertimbangkan secara terpisah nanti. Dalam kasus manapun mekanisme akan dibedakan dengan apakah beban pembiayaan dibebankan atas dasar kemampuan untuk membayar ataukah menurut tingkat kebutuhan atau penggunaan. mekanisme pembiayaan pelayanan perseorangan dapat juga dibedakan menurt waktu pembayaran dalam hubungannya dengan pelayanan yang diterima.

2.4.1 Badan Umum Atau Dukungan Program
2.4.1.1 Simpanan/ Investasi Perseorangan
Motif mencari laba telah mendorong pembentukan rumah sakit swasta, klinik swasta, apotik dan perusahan- perusahaan kesehatan lainya.upaya-upaya demikian mensyaratkan bahwa mereka yang memiliki tabungan untuk diinfestasi memiliki minat kewiraswastaandalam pelayanan kesehatan dan atau mereka mengantisipasi pengembalian yang mungkin di dapat dari infestasi disektor kesehatan dalam kaitannya dengan pihak lain. Pertimbangan ini kadang kala mencegah tanpa ada maksud menghalang- halangi bada usaha swasta dalam bidang pelayanan kuratif.
2.4.1.2 Perpajakan/ Investasi Masyarakat.
Perpajakan Negara pada dasarnya adalah tabungan yang dipaksakan walaupun menimbulkan pertanyaan mendasar berikut, siapa yang harus ’ menabung’. Pada dasrnya ,pajak dapat dipungut berdasarkan penggunaan pelayanan yang diharapkan, tetapi kebutuhan pelayanan mungkin tidak sesuai dengan kemampuan untuk membayar.
Pengaturan yang lebih adil dapat dilakukan untuk memperoleh penghasilan, miasalnya melalui satu pajak penghasilan yang progresiv, meskipun masih aka nada kesulitan bila penerimaan dipesan untuk pelayanan- pelayanan khusus.pertimbangan kasus kas yaitu proporsi pendapatan seseorang dikenakan pajakuntuk mendukung pelayanan kesehatan. Dalam jangka pendek permintaan pelayanan cenderung konstan, sementara jumlah penerimaan yang dihasilka berbeda pada tiap keadaan perekonomian. Devisit dapat timbul pada masa reresi, pada saat dirasakan sangat mengganggu.pengaturan seperti ini cenderug mengasilkan masalah yang lebih besar dalam periode jangka panjang akibat perubahan- perubahan demografis. Dengan populasi bertambah tua, kehadiran pekerja usia produktif menjadi sedikit, sehinnga menyebabkan penurunan pendapatan dan pada saat yang sama orang- orang tua menunjukkan penigkatan kebutuhan akan pelayanan.
Untuk menghindari dilemma ini pemerintah kadangkala membuat anggaran pelayanan kesehatan yang diambil dari pendapatan masyarakat. Hal inicondong kea rah pemeliaharaan stabilitas terhadap dukungan pelayanan kesehatan, walaupun tingkatnya mungkin agak rendah, tergantung pada prioritas yang ditetapkan dalam sector kesehatan. Departemen kesehatan dipaksa untuk bersaing denag depar temen lain untuk mendapatkan “ potongan yang baik” dari pendapatan. Badan kesehatan dan pelayana social lainnya dapat kurang menguntungkan dalam persaingan ini bila criteria pertumbuhan ekonomi ditekankan pada pengorbanan kepentingan kesejahteraan dan mutu kehidupan yang kurang nampak.
2.4.1.3 Pembiayaan Deficit/ Inflasi
Kebutuhan akan pelayanan masyarakat secara khas melebihi kemampuan perpajakan pemerintah, terutama pada perekonomian pedesaan yang subsistem. Alternative pembiayaan devisit mengarah pada penambahan uang untuk membayar barang dan jasa dalam jumlah yang terbatas, dengan demikian menaikan harga.
2.4.1.4 Investasi Asing
Dihadapkan pada pendapatan yang tidak memadai, bahkan untuk memenui kebutuhan pelayanan minimal, pemerintah sering kali memandang hiba dan pinjaman eksternal sebagai alternative yang menarik bagi pembiayaan deficit. Walaupun jumlahnya besar, pengeluaran awal tetap hanya mewakili sebagian kecil biaya yang timbul selama fasilitas atau proyektersebut berlangsung.akibatnay fasilitas- fasilitas dibiarkan menganggur atau lebih buruk lagi program yang ada tidak efekif dan kekurangan staf, sehingga terjadi pemborosan serta inevisiaensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas.
2.4.1.5 Pembiayaan Pada Saat Pemberian Pelayanan
Pertimbangan mengenai kelayakan dan keadilan dalam pendanaan telah mendominasi pembahasan mengenai dukungan program secara umum. Masalah ini juga penting dalam pembayaran pelayanan khusus.
Penyelenggaraan tariff untuk pelayanan swasta menyediakan hubungan yang terdekat antara pemberian pelayanan dan pembayaran, sehingga memberikan kemungkinan terbesar untuk menghambat permintaan terhadap kebutuhan yang masih harus di cocokkan dengan kemampuan dan keinginan untuk membayar.
Meskipun keuntungan dari pembagian biaya secara adil jelas terlihat, tetapi kelemahannya adalah gagal menghalangi penggunaan yang tidak perlu. Untuk menghilangkan kelemahan ini, kadang kala dibuat perat uran yang menggabunggkan pembayaran di muka dengan satu tarif ringan pada saat menerima tiap yunit pelayanan. Atau dengan kata lain bila tariff pelayanan terlalu kecil akan tidak efektif untuk mengendalikan penggunaan pelayanan. Dan sebaliknya, suatu tariff yang terlalu besar dapat membawa efek yang tidak diinginkan seperti halnya pengaturan tariff untuk pelayanan yang lan gsung. Pencapaian suatu keseimbangan yang merata antara kebutuhan dan permintaan tetap merupakan suatu tantangan mendasar bagi para perencana keuanagan dan peneliti pelayanan kesehatan.
Pengakuan prinsip bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak azasi manusia telah membuat pemerintah un tuk mencari suatu kebijakan pelayanan gratis, sehinnga menghindari masalah mekanisme pembayaran. Kenyataan bahwa penghapusan kendala- kendala ekonomi terhadap pelayanan telah jarang mengarah pada penggunaan yang berlebihan sebenarnya lebih merupakan petunjuk akan kegagalan kebijakan pemerintah daripada keberhasilan pemerintah.

2.5 Pembuatan Anggaran dan Analisisnya
2.5.1 Anggaran Basis
Input – input perencanaan memerlukan penentu dan syarat personil, pengeluaran untuk persediaan, tipe peralatan yang diperlukan, dan seterusnya. Anggaran basis mengelola biaya yang direncanakan sepanjang garis – garis kategori input.

2.5.2 Anggaran Program
Untuk tujuan perpajakan, program harus dibuat sebagai pusat biaya yang merupakan pusat perhatian akuntabilitas. Sarana harus dibuat untuk mengalokasikan biaya menurut baris di antara program. Biaya personil biasanya merupakan komponen tunggal terbesar dan dapat secara normal dihubungkan dengan program khusus tanpa kesulitan. Untuk mendistribusikan waktu menurut program, alokasi yang proporsional dapat ditentukan dimuka, diperkirakan, atau dipastikan oleh metode analisis mikro.

2.5.3 Anggaran Kinerja
Anggaran program berorientasi pada program, namun masih memusatkan perhatian pada masukan sumber daya. Menghubungkan masukan ini dengan keluaran yang dikehendaki akan mengubah presentasinya ke bentuk anggaran kinerja.

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Anggaran merupakan salah satu prioritas suatu organisasi dan merupakan sumber daya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Untuk itu sangat diperlukan analisis keuangan yang baik untuk membuat perencanaan anggaran dari suatu organisasi. Dengan adanya analisis keuangan maka organisasi dapat menentukan biaya – biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program – programnya.

3.2 Saran
Analisis keuangan perlu dilakukan untuk setiap organisasi, karena penting dalam perencanaan organisasi. Untuk itu diperlukan tenaga – tenaga yang berkompetensi untuk melaksanakan analisis keuangan ini, agar anggaran organisasi dapat berguna untuk pelaksanaan program organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Reinke W. Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen. Yogyakarta. : Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

About these ads

About kristonimala

studing in Public Health Faculty of Unsrat...
This entry was posted in Perencanaan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s