STRATEGI PERENCANAAN KESEHATAN

BAB III.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang dan umur angka harapan hidup. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Umur harapan hidup meningkat dari dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi 66,2 tahun (2003).Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 27,5 persen (2004). Bila dilihat permasalahan gizi antar provinsi terlihat sangat bervariasi yaitu terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30% dan bahkan ada yang diatas 40% yaitu di provinsi Gorontalo, NTB, NTT dan Papua. Kasus gizi buruk umumnya menimpa penduduk miskin/tidak mampu. Di sisi lain masalah baru gizi seperti kegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gaya hidup masyarakat.Angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkat morbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguan pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi ”emerging diseases” seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikungunya, SARS, Avian Influenza serta penyakit-penyakit ”re-emerging diseases” seperti malaria dan TBC.Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit, Puskesmas Pembantu 22.002 unit dan Puskesmas keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generik dan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasional telah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan. Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu obat asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telah dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika, produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatan telah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antar daerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini, target tersebut sulit untuk dicapai. Pada tahun 2003, rasio tenaga dokter 17.47, dokter spesialis 5.2, Perawat 108.53, dan Bidan 28.40 per 100,000 penduduk Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara Pusat dan Daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturan perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui gambaran masalah kesehatan masyarakat yang ada di
Indonesia saat ini

2. Untuk mengetahui strategi paradigma kesehatan.

3. Untuk mengetahui konsep baru tentang makna sehat.4. Untuk mengetahui sasaran dan strategi utama pembangunan kesehatan. .

II.PEMBAHASAN A. Masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Dewasa ini di Indonesia terdapat beberapa masalah kesehatan penduduk yang masih perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari semua pihak antara lain: anemia pada ibu hamil, kekurangan kalori dan protein pada bayi dan anak-anak, GAKY terutama didaerah endemic, kekurangan vitamin A pada anak, anemia pada kelompok mahasisiwa, anak-anak usia sekolah, masih tingginya angka BBLR, serta bagaimana mempertahankan dan meningkatkan cakupan imunisasi. Permasalahan tersebut harus ditangani secarasungguh-sungguh karena dampaknya akan mempengaruhi kualitas bahan baku sumber daya manusia
Indonesia di masa yang akan datang.

Perubahan masalah kesehatan ditandai dengan terjadinya berbagai macam transisi kesehatan berupa transisi demografi, transisi epidemiologi, transisi gizi dan transisi perilaku. Transisi kesehatan ini padadasarnya telah menciptakan bebab ganda (double burden) masalah kesehatan.

1. Transisi demografi, misalnya mendorong peningkatan usia harapan hidup yang meningkatkan proporsi kelompok usia lanjut sermentara masalah bayi dan BALITA tetap menggantung.

2. Transisi epidemiologi, menyebabkan beban ganda atas penyakit menular yang belum pupus ditambah dengan penyakit tidak menular yang meningkat dengan drastis.

3. Transisi gizi, ditandai dengan gizi kurang dibarengi dengan gizi lebih.4. Tansisi perilaku, membawa masyarakat beralih dari perilaku tradisional menjadi modern yang cenderung membawa risiko.Masalah kesehatan tidak hanya ditandai dengan keberadaan penyakit, tetapi gangguan kesehatan yang ditandai dengan adanya perasaaan terganggu fisik, mental dan spiritual. Gangguan pada lingkungan juga merupakan masalah kesehatan karena dapat memberikan gangguan kesehatan atau sakit . Di negara kita mereka yang mempunyai penyakit diperkirakan 15% sedangkan yang merasa sehat atau tidak sakit adalah selebihnya atau 85%. Selama ini nampak bahwa perhatian yang lebih besar ditujukan kepada mereka yang sakit. Sedangkan mereka yang berada di antara sehat dan sakit tidak banyak mendapat upaya promosi. Untuk itu, dalam penyusunan prioritas anggaran, peletakan perhatian dan biaya sebesar 85 % seharusnya diberikan kepada 85% masyarakat sehat yang perlu mendapatkan upaya promosi kesehatan.Dengan adanya tantangan seperti tersebut di atas maka diperlukan suatu perubahan paradigma dan konsep pembagunan kesehatan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi.2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah.3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah.5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata.6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan. 9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi. B. Strategi Paradigma Kesehatan

Paradigma berkembang sebagai hasil sintesa dalam kesadaran manusia terhadap informasi-informasi yang diperoleh baik dari pengalaman ataupun dari penelitian.

Dalam perkembangan kebijaksanaan pembangunan kesehatan maka memasuki era reformasi untuk
Indonesia baru telah terjadi perubahan pola pikirdan konsep dasar sdtrategispembangunan kesehatan dal;am bentuk paradigma sehat. Sebelumnya pembangunan kesehatan cenderung menggunakan paradigma sakit dengan menekankan upaya-upaya pengobatan (kuratif) terhadap masyarakat
Indonesia.

Perubahan paradigma kesehatan dan pengalaman kita dalam menangani masalah kesehatan di waktu yang lalu, memaksa kita untuk melihat kembali prioritas dn penekanan program dalam upaya meningkatkan kesehatan penduduk yang akan menjadi pelaku utama dan mempertahankan kesinambungan pembangunan.

Untuk membentuk manusia
Indonesia menjadi sumber daya manusia sehat-produktif-kreatif, kita harus berfikir dan agak berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita perlu re-orientasi dalam strategi dan pendekatan. Pembangunan penduduk yang sehat tiadk bias dilakukan melalui pengobatan yang sedikit saja.

Perubahan paradigma dan re-orientasi mendasar yang perlu dilakukan adalah paradigma atau konsep yang semula menekankan pada penyembuhan penyakit berupa pengobatan dan meringankan beban penyakit diubah ke arah upaya peningkatan kesehatan dari sebagian besar masyarakat yang belum jatuh sakit agar bias lebih berkontribusi dalam pembangunan.

C. Konsep Baru Tentang Makna Sehat

Konsep sakit-sehat senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman kita tentang nilai, peran penghargaan dan pemahaman kita terhadap kesehatan. Dimulai pada zaman keemasan yunani bahwa sehat itu sebagai virtue, sesuatu yang dibanggakan sedang sakit sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat.

Filosofi yang berkembang pada saat ini adalah filosofi Cartesian yang verorientasi pada kesehatan fisik semata-mata yang menyatakan bahwa seseorang disebut sehat bila tidak ditemukan disfungsi alat tubuh. Mental dan roh bukan urusan dokter-dokter melainkan urusan agama. Setelah ditemukan kuman penyebab penyakit batasan sehat juga berubah. Seseorang disebut sehat apabila setelah diadakan pemeriksaan secara seksama tidak ditemukan penyebab penyakit. Tahun lima puluhan kemudian definisi sehat WHO mengalami perubahan seperti yang tertera dalam UU kesehatan RI No.23 tahun 1992 telah dimasukkan unsure hidup produktif social dan ekonomi.Definisi terkini yang dianut di beberapa negara maju seperti Canada yang mengutamakan konsep sehat produktif. Sehat adalah sarana atau alat untuk hidup sehari-hari secara produktif.1. Paradigma Baru Kesehatan

Setelah tahun 1974 terjadi penemuan bermakna dalam konsep sehat serta memiliki makna tersendiri bagi para ahli kesehatan masyarakat di dunia tahun 1994 dianggap sebagai pertanda dimulainya era kebangkitan kesehatan masyarakt baru, karena sejak tahun 1974 terjadi diskusi intensif yang berskala nasional dan internasional tentang karakteristik, konsep dan metode untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Setelah deklarasi Alma Ata HFA-Year 2000 (1976), pertemuan Mexico (1990) dan Saitama (1991) para ahli kesehatan dan pembuat kebijakan secara bertahap beralih dari orientasi sakit ke orientasi sehat. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh:a. Transisi epidemiology pergeseran angka kesakitan dan kematian yang semula disebabkan oleh penyakit infeksi ke penyakit kronis, degeneratif dan kecelakaan.b. Perubahan konsep dari Cartesian ke holistic fiosofi.c. Batasan tentang sehat dari keadaan atau kondisi ke alat/saranad. Makin jelasnya pemahaman kita tentang factor-faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk.Balonde (1974) dan diperkuat oleh Hendrik L. Blum (1974) dalam tulisannya secara jelas mengatakan bahwa “ status kesehatan penduduk bukanlah hasil pelayanan medis semata-mata”. Akan tetapi factor-faktor lain seperti lingkungan, perilaku dan genetika justru lebih menentukan terhadap status kesehatan penduduk, dimana perubahan pemahaman dan pengetahuan tentang determinan kesehatan trsebut, tidak diikuti dengan perubahan kebijakan dalam upaya pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang penting dalam Undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 terutama yang berkaitan dengan upaya promotif dan preventif sebagaimana tujuan program kesehatan dalam GBHN.2. Upaya KesehatanProgram kesehatan yang mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dalam jangka panjang dapat menjadi bumerang terhadap program kesehatan itu sendiri, maka untuk menyongsong PJP-II program kesehatan yang diperlukan adalah program kesehatan yang lebih “efektif” yaitu program kesehatan yang mempunyai model-model pembinaan kesehatan (Health Developmenn Model) sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang sdiharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memenuhi PJP-II. Model ini menekankan pada upaya kesehatan dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:a. Mempersiapkan bahan
baku sumber daya manusia yang berkualitas untuk 20-25 tahun mendatang.b. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada.c. Melindungi masyarakat luas dari pencemaran melalui upaya promotif-preventif-protektif dengan pendekatan pro-aktif.d. Memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit.e. Promosi kesehatan yang memungkinkan penduduk mencapai potensi kesehatannya secara penuh (Peningkatan vitalitas). Pendusuk yang tidak sakit (85%) agar lebih tahan terhadap penyakit.f. Pencegahan penyakit melalui imunisasi: bumil, bayi, anak, dan juga melindungi masyarakat dari pencemaran.g. Pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungn masyarakat terhadap pengaruh lingkungan buruk (melalui perubahan perilaku)h. Penggerakan peran serta masyarakat.i. Penciptaan lingkungn yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat.j. Pendekatan multi sector dan inter disipliner.k. Pengembangan kebijakan yang dapat memberi perlindungan pada kepentingan kesehatan masyarakat luas (tidak merokok di tempat umum).l. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan desar bagi yang sakit.

Upaya kesehatan seperti tersebut diatas tidak lain merupakan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya pencegahan.

3. Kebijakan Kesehatan Baru

Perubahan paradigma kesehatan yang kini lebih menekankan pada upaya promotif-preventif dbandingkan dengn upaua kuratif dan rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan Depkes dal;am menangni kesehatan penduduk yang berarti program kesehatan yang menitik beratkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan penyakit. Thomas Kuha menyatakan bahwa hampur setiap terobosan baru perlu didahului dengan perubahan paradigma untuk merubah kebiasaan dan cara berpikir yang lama. Upaya kesehatan di masa dating harus mampu menciptakan dan menghasilkan SDM Indonesia yang sehat produktif sehingga obsesi upaya kesehatan harus dapat mengantarkan setiap penduduk memiliki status kesehatan yang cukup.

4. Konsekuensi Implikasi dari Perubahan ParadigmaPerubahan paradigma kesehatan apabila dilaksanakan dapat membawa dampak yang cukup luas. Hal itu disebabkan karena pengorganisasian upaya kesehaan yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, adalah merupakan wahana dan sarana pendukung dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya penyembuhan penyakit, maka untuk mendukung terselenggaranya paradigma sehat yang berorientasi pada upaya promotif-preventif proaktif, community centered, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat, maka semua wahana tenaga dan sarana yang ada sekarang perlu dilakukan penyesuaian atau bahkan reformasi termasuk reformasi kegiatan dan program di pusat penyuluhan kesehatan. 5. Indikator Kesehatan

Indicator-indikator kesehatan yang digunakan dewasa ini yaitu IMR,CDR, One Expectancy, masih cocok disebut sebagai indicator kesehatan penduduk.

Untuk mengukur status kesehatan penduduk yang tepat digunakan adalah indicator positif, bukan hanya indicator negatif (sakit,mati) yang dewasa ini masih dipakai. WHO menyarankan agar sebagai indicator kesehatan penduduk harus mengacu pada empat hal sebagai berikut:a. Melihat ada tidaknya kelainan patosiologis pada seseorang.b. Mengukur kemampuan fisikc. Penilaian atas kesehatan sendirid. Indeks
massa tubuhe. BMI
INDIKTOR NEGATIF INDIKATOR POSITIF
Kurang sesuai dengan paradigma sehatLebih mudah diukurAngka kesakitanAngka kematianAngka kematian bayiAngka aborsiRasio dokter/pendudukYears of disable lifeBerat/tinggi badanSmoking related diseasesBanyaknya air terkontaminasi Sesuai dengan paradigma baruAgak sulit diukurAngka kesehatanAngka kesehatan ibuChild survival rateAngka hari produktifRasio penyuluh/pendudukYears of disability-free lifeFat kevel comsumtionSmoking related healthJumlah penyediaan air bersih.

6. Tenaga Kesehatan

Peranan dokter, dokter gigi, perawat dan bidan dalam upaya kesehatan yang menekankan penyembuhan penyakit adalah sangat penting. Pengelolaan upaya kesehatan dan pembinaan bangsa yang sehat memerlukan pendekatan holistic yang lebih luas, menyeluruh, dan dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif dan tidak individual.

Tenaga kesehatan harus mampu mengajak, memotifasi dan memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerjasama lintas sektoral, mampu mengelola system pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinan dan teladan hidup sehat.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pembinaan dan pemberdayaan mayarkat yang sangat penting adalah bagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik dan bertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri dengan memobilisasi sumber dana yang ada pada mereka.

8. Kesehatan dan Komitmen Politik.Masalah kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik.Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak banyak berperan terhadap pembangunan social ekonomi.
Para penentu kebijakan banyak beranggapan sector kesehatan lebih merupakan sector konsumtif ketimbang sektor produktif sebagai penyedia sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apabila ada kegoncangan dalam keadaan ekonomi negara alokasi terhadap sector ini tidak akan meningkat.

D. Strategi dan Sasaran Utama Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya. Dalam mengatasi masalah kesehatan dapat digunakan beberapa strategi utama, antara lain:

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
Sasaran utama strategi ini adalah seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.
2. Meningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sasaran utama strategi ini adalah ; Setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; setipa bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
3. Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat; semua ketersediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan; dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.

Strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 adalah : 1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan atu akan diselenggarakan harus memiliki wawasan kesehatan. Artinya program pembangunan nasional tersebut harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap dua hal. Pertama, terhadap pembentukkan lingkungan sehat. Kedua, terhadap pembentukkan peilaku sehat. Adalah amat diharapkan setiap program pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat tersebut. Sedangkan secara mikro, semua kebijakan pembangunan kesehatan yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Jika diketahui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tersebut akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakn melalui upaya promotif dan preventif, bukan upaya kuratif dan rehabilitatif, maka seyogyanyalah kedua pelayanan yang pertaama tersebut dapat lebih diutamakan. Untuk terselengggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanankan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Selain itu, perlu pula dilakukan kegiatan penjabaran lebih lanjut dari konsep tersebut sehingga benar benar menjadi operasional serta terukur segala pencapaian dan dampak yang dihasilkan. 2. Profesionalisme Profesionalisme dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk terselenggaranya pelayanan yang bermutu, perlu didukung oleh penerapan pelbagaikemajuan ilmu dan teknologi kedokteran. Untukterwujudnya pelayanan kesehatan yang seperti ini, jelaslah pengembangan sumber daya manusia kesehatan dipandang mempunyai peranan yang amat penting. Pelayanan kesehatan profesional tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh tenaga pelaksana, yakni sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Lebih dari itu, untuk terselenggaranya pelayanan kesehatanyang bermutu, perlu pula didukung oleh penerapan nilau-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang seperti ini, semua tenaga kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Pelaksanaan perilaku yang dituntut dari tenaga kesehatan seperti diatas perlu dipantau secara berkala melalui kerjasama dengan pelbagai organisasi profesi. Untuk terselenggaranya strategi profesionalisme akan dilaksanakan penentuan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi, akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan, serta kegiatan peningkatan kualitas lainnya. 3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam pola hidup sehat, perlu digalang peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, termasuk peran serta dalam pembiayaan. JPKM yang pada dasarnya merupakan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat, adalah wujud nyata dari peran serta masyarakat tersebut, yang apabila berhasil dilaksanakan akan mempunyai peranan yang besar pula dalam turut mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Dalam konteks penataan sub sistem pelayanan kesehatan, strategi JPKM akan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, yang apabila berhasil dilaksanakan, dinilai lebih efektif dan efisien dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di samping berpengaruh positif pula dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Untuk terselenggaranya strategi tersebut akan dilaksanakan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan untuk semua pihak yang terkait sehingga mereka memahami konsep dan program JKPM. Selain itu, akan dikembangkan pula peraturan perundang-undangan, pelatihan Badan Pelaksana JPKM, dan pengembangan unit pembina JPKM agar strategi JPKM dapat terlaksana dengan baik. 4. Desentralisasi Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan pelbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Desentralisasi yang inti pokoknya adalah pendelegasian wewenang yang lebihbesar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri memang dipandang lebih sesuai untuk pengelolaan pelbagai pembangunan nasional pada masa mendatang. Tentu saja untuk keberhasilan desentralisasi ini berbagai persiapan perlu dilakukan, termasuk yang terpenting adalah persiapan perangkat organisasi serta sumber daya manusianya. Untuk terselenggarnya desentralisasi akan dilakukan kegiatan analisa dan penentuan peran pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kesehatan, penentuan kegiatan upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, analisa kemampuan daerah, pengembangan sumber daya manusia daerah, pelatihan, penempatan kembali tenaga dan lain-lain kegiatan sehingga strategi desentralisasi dapat terlaksana secara nyata.Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2007 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin pada beberapa indikator sebagai berikut:1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih;3. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;4. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke Puskesmas;6. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke rumah sakit;7. Meningkatnya cakupan imunisasi;8. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS;9. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 10. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan;11. Meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional;12. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan;13. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia;14. Meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan yang ditetapkan; dan15. Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan.Berdasarkan Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, telah ditetapkan bahwa sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2009 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut tercermin dari indikator dampak pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak anak balita dari 25,8 % menjadi 20%.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan telah bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut

1. Berpihak pada Rakyat
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan akan selalu berpihak pada rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan agama, dan status sosial ekonomi.
2. Bertindak cepat dan tepat.
Dalam mengatasi masalah kesehatan, apalagi yang bersifat darurat harus dilakukan secara cepat. Tindakan yang cepat juga harus diikuti dengan pertimbangan yang cermat, sehingga dapat mengenai sasaran dengan intervensi yang tepat.
3. Kerjasama tim
Dalam mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan, harus dibina kerja tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme
4. Integritas tinggi.
Dalam melakasanakan tugas, semua anggota Departemen Kesehatan harus memiliki ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh, dan bermroral tinggi.
5. Transparan dan akuntabilitas
Semua kegiatan pembangunan kesehatan yang diselenggarakaan oleh Departemen Kesehatan, harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan depertanggungugatkan kepada publik.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Paradigma sehat merupakan suatu strategi baru pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan sebagai suatu variable kontinyu, direncanakan dalam suatu system desentralisasi, dengan kegiatan pelayanan yang senantiasa bersifat promotif untuk mengentaskan kesehatan masyarkat, oleh tenaga kesehatan professional bersama masyarakat yang partisipatif

Selain itu, dalam paradigma sehat ini pengukuran derajat kesehatan masyarakat tidak semata-mata dilihat dari penurunan kesakitan/kematian (dengan memakai indicator negatif), tetapi lebih ditekankan pada pencapaian hasil peningkatan pada angka kesehatan (indicator Positif). Nilai indicator positif ini diperoleh sebagai dampakdari upaya kesehatan promotif yang telah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan professional dan didukung besarnya penempatan biaya upaya promotif yang sesuai.

Paradigma sehat mempunyai orientasi dimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat dititik beratkan pada:

1. Promosi kesehatan, peningkatan vatalitas penduduk yang tidak sakit (85%) agar lebih tahan terhadap penyakit melalui olah raga, fitness dan vitamin.

2. Pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ibu hamil, bayi dan anak.

3. Pencegahan pengendalian penanggulangan, pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap penganruh buruk (melalui perubahan perilaku).

4. Memberi pengobatan bagi penduduk yang sakit, (15%) melalui pelayanan medis.

Paradigma sehat merupakan strategi pembangunan kesehatan untuk semua sehat di tahun 2010, diamana mengarah kepada mempertahankan kondisi sehat dan tidak sakit dan produktif yang dikenal dengan upaya promotif dan preventif ketimbang upaya kuratif yang hanya menekankan pada upaya penanganan orang-orang sakit.
B. SARAN

1. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.2. Komitmen dan kerjasama antara Negara berkembang dengan Negara maju untuk mencapai MDG.3. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan karenan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk dalam upaya pembangunan kesehatan khususnya di indonesia.4. Peningkatan pemberdayakan masyarakat, kerjasama dengan semua pelaku pembangunan kesehatan, khususnya dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di semua jenjang administrasi pemerintahan dalam pembangunan kesehatan.5. Kebijaksanaan pembangunan kesehatan pada tahap sekarang ini harus diarahkan pada upaya bagaimana membina bangsa yang sehat dan bukan bagaimana menyembuhkan mereka yang sakit.

Posted in Perencanaan | 3 Comments

Analisis Keuangan untuk Kesehatan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Ujian Terakhir dari prioritas suatu organisasi terdapat dalam anggarannya.Sumber daya yang sesungguhnya dapat digunakan dalam penyediaan pelayanan hanya sampai batas dana yang tersedia.Jadi,pertimbangan keuangan merupakan jantung proses pelaksanaan. Penyelenggaraan keuangan harus dikelola diseputar pusat biaya khusus yang bertindak sebagai pusat kegiatan manajemen. Dengan pemehaman bahwa penyiapan anggaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran yang sesungguhnya merupakan fungsi – fungsi manajemen yan g pokok, maka praktek manajemen yang sehat menuntut agar wewenang dan tanggung jawab keuangan diletakkan secara jelas pada jenjang yang tepat serta prosedur harus dirumuskan secara hati – hati demi terbentuknya jalur pertanggung jawaban.
Suatu sasaran perencanaan yang sah adalah rasionalisasi proses pemberian pelayanan untuk mengarahkan permintaan dan pengeluaran sehingga sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya melalui suatu cara yang meminimumkan hambatan keuangan serta kesulitan lain terhadap klien dan penyelenggara

1.2 Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk mengretahui apa saja kategori analisis keuangan.
2. Untuk mengetahui implikasi analisis keuangan dalam organisasi.
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan analisis keuangan dalam organisasi.
4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan.
5. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan anggaran dan analisisnya.

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Kategori Analisis Keuangan
2.1.1 Perumusan Strategi
Perencanaan keuangan terdiri dari analisis biaya secara langsung atau penelitian keefektifan biaya yang lebih rumit Hal ini dimaksudkan untuk penyeleksi suau program pelayanan yang hanya layak atau mungkin dimaksudkan untuk mencapai tingkat yang optimum. Pada dasarnya, yang terakhir lebih dipilih menurut sudut pandang ekonomi. Karena factor – factor non ekonomi seringkali masuk dalam perencanaan keputusan, keoptimuman mungkin bukan suatu kemungkinan yang praktis. Namun demikian perencana keuangan harus paling sedikit menentukan kebutuhan – kebutuhan keuangan yang realistis untuk strategi program yang telah dipilih atau diseleksi.

2.1.2 Taktik untuk implementasi : Penganggaran
Proses penganggaran menterjemahkan kebutuhan kedalam suatu jadwal rencana pengeluaran keuangan. Hubungan antara perencanaan jangka menengah dan rencaa kerja erta agrana tahunan menjadi sangat penting. Implementasi rencana yang berhasil sangat tergantug pada pnyelenggaraan yang dibuat untuk penyebaran personil dan unuk pengeuaran. Tugas rencana jangka menengah tanpa terlebih dahulu membaginya kedalam rencana tahunan tampaknya berada jauh diluar kapasitas kebanyakan Negara berkembang.
Penyelenggaraan keuangan harus dikelola diseputar pusat biaya khusus yang bertindak sebagai pusat kegiatan manajemen. Dengan pemehaman bahwa penyiapan anggaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran yang sesungguhnya merupakan fungsi – fungsi manajemen yan g pokok, maka praktek manajemen yang sehat menuntut agar wewenang dan tanggung jawab keuangan diletakkan secara jelas pada jenjang yang tepat serta prosedur harus dirumuskan secara hati – hati demi terbentuknya jalur pertanggung jawaban.
Suatu sasaran perencanaan yang sah adalah rasionalisasi proses pemberian pelayanan untuk mengarahkan permintaan dan pengeluaran sehingga sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya melalui suatu cara yang meminimumkan hambatan keuangan serta kesulitan lain terhadap klien dan penyelenggara.

2.1.3 Manajemen Pencairan Dana : Pengeluaran – Pengeluaran
Anggaran kesehatan dinegara berkembang terkenal rendah. Walaupun demikian hal itu bukan merupakan masalah, bukanlah hal yan aneh bila Departemen Kesehatan sampai pada akhir tahun setengah dari anggaran mereka belum dipergunakan. Ada 3 faktor mendasar yang menyebabkan masalah ini yaitu :
1. Prosedur pencairan dana yang berbelit – belit dapat menghalangi penggunaan dana bahkan untuk pengeluaran yang sudah sepenuhnya di sahkan sebelumnya.
2. Pengeluaran sebanyak 80 % dari tingkat pengeluaran yang direncanakan membuktikan adanya efisiensi, namun bila pada waktu yang sama hanya setegah dari pelayanan yang direncanakan dapat diberikan maka program sebenarnya jadi tidak efisien dan efektif.
3. Personil yang kurang terlatih dipekerjakan untuk melaksanakan prosedur akuntansi keuangan yang kurang terinci sehingga keadaan pengeluaran pada saat ini tidak dapat diketahui.

2.1.4 Pertanggungjawaban dan Pengendalian
Pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu mengenai pengeluaran diperlukan tetapi tidak cukup untuk memastikan tindakan manajemen yang tepat. Pengendalian yang efektif memerlukan kumpulan indicator yang bermanfaat untuk prestasin keuangan pada titik kepuasan yang relevan. Bila penugasan penempatan karyawan dan penempatan gaji dibuat dikantor pusat, manager pusat kesehatan daerah hampir tidak dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap biaya personil di masing – masing unit. Walau demikian, mereka harus menghitung cara tiap personil digunakan. Misalnya indkator yang menggambarkan kecenderungan biaya perkunjungan dari rumah ke rumah dipsat tersebut merupakan informasi yang sangat berguna

2.2 Implikasi Organisasi
Telah ditekankan pentingnya pencapaian dan pengeluaran sumber daya yang berhubungan menurut pusat – pusat biaya sesuai dengan pusat pembuatan keputusan manajemen dan tanggungjawab pengendalian. Hal ini membawa implikasi organisasi terutama dengan memperhatikan pokok – pokok mengnai sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi berhubungan langsung engan perencanaan lanjut yang terinci dan mengarah pada tindakan setempat yang seragam. Sebaliknya desentralisasi memungkinkan keputusan – keputusan daerah dibuat fleksibel sesuai kebutuhan. Pendapat mengenai fleksibiitas cukup menarik, karena itu desentralisasi sering kali dikatakan sebagai keadaan yang ideal yang seharusnya dituju oleh system kesehatan. Walaupun demikian masalahn ya tidak semudah itu.
Pada keadaan tertentu keseragaman lebih sesuai sehingga sentralisasi menjadi efisien. Sebagai gambaran, prosedur yang etrdefinisi dengan baik telah dirumuskan untuk memastikan bahwa cadangan obat yang cukup dan persediaan dipertahankan pada biaya yang minimum. Ketetapan kuantitas yang dipesan berbeda antara satu tingkat barang denga barang lainnya dari waktu ke waktu dan ari satu tempat dengan temat lainnya. Hasilnya cenderung menjadi superior dibanding dengan yang diperoleh dari penilaian subjektif secara desentralisasi.
Pada keadaan yang menyadari keunggulan desentrantralisasi, ketentuan tertentu harus dibuat agar keunggulan tersebut dapat diwujudkan. Staf local yang kompeten harus tersedia dan prosedur pertanggung jawaban yang dirinci secara jelas harus diterapkan dari suatu system informasi yang sangat terstruktur melalui jaringan kerja komunikasi lanjut secara tepat waktu.

2.3 Penyelenggaraan organisasi
Penjelasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan organisasi dibatasi pada penyelenggaraan yang berhubungan langsung dengan mekanisme keuangan dan dengan faktor pemberian pelayanan yang sebagian besar berhubungan dengan alternative keuangan.
2.3.1 penyelenggaraan menurut Pemberian Pelayanan
Ada tiga kategori dalam pemberian pelayanan yaitu :
1. Praktek mandiri sebagai seorang wiraswasta
Dokter – dokter swasta relative jarang ditemukan di daerah pedesaan di Negara berkembang. Hal ini menebabkan banyak para dukun local bersikap aktif menydiakan berbagai obat – obatan tradisional. Memenuhi syarat atau tidak, ara iwraswastawan ini penting untuk tujuan perencanaan yang berkenaan dengan pengeluaran untuk mereka dalam bentuk uang atau sejenisnya, dan biasanya beberapa kali lebih tinggi daripada anggaran pusat kesehatan maupun pembayaran untuk dokter swasta.
2. Perusahaan pelayanan swasta
Pada kategori ini termasuk didalamnya rumah sakit nirlaba dan perusahaan lain yang bertujuan kemanusiaan, serta rumah sakit dan klinik swasta. Klinik industry dan unit – unit kesehatan lain dengan banyak pemberi kerja juga dimasukkan.
3. Lembaga masyarakat yang berhubungan langsung dengan penyedia pelayanan
Badan pelayanan masyarakat terbagi dalam 4 kategori yaitu :
1. Kelompok yang mencakup mereka yang kekurangan dalam beberapa hal tertentu. Kelompok ini cenderung miskin dan tidak mampu membayar pelayanan yang mereka perlukan. Mereka mewakili kelompok dengan perhatian khusus dalam perencanaan kesehatan.
2. Kelompok yang terdiri atas populasi yang dikatakan berbahaya dan diisolasi dari masyarakat. Rumah sakit jiwa dan rumah sakit kusta merupakan contoh dari kategori ini.
3. Kelompok yang berhubungan dengan masalah – masalah yang diketahui secara professional tetapi membangkitkan sedikit rasa k ebutuhan diantara para klien. Program pendidikan gizi merupakan suatu kasus dalam hal ini.
4. Program yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang mungkin dianggap penting tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Air dan sanitasi merupakan contoh yang jelas.

2.3.2 Penyelenggaraan Yang Menyangkut Pembiayaan
Para perencana keuangan harus waspada terhadap tiga pola aliran dana untuk pelayanan kesehatan yaitu :
1. Klien langsung membayar penyelenggara
2. Pembayaran dapat malalui pihak ketiga yang menghubungkan klien dengan penyelenggara
3. Badan penyelenggara dapat menawarkan pelayanan dari suatu pengumpulan dana yang disediakan secara independen untuk pelayanan yang diberikan.
Sejumlah variasi dari ketiga tema ini yang dimungkinkan dapat dilihat pada tabel berikut :
Aliran dana untuk Pelayanan Kategori Penyelenggara
Perseorangan Perusahaan Swasta Badan Pemerintah
Langsung dari klien x x
Melalui perantara swasta x x
Melalui perantara negeri x x x
Pelayanan gratis x
Tabel 1. Tabel Alternatif Pemberian Pelayanan Alternaatif – Pendanaan

Semua kombinasi ini layak, tetapi yang paling sering digunakan ( x ) terutama berhungan dengan sifat system yang umum atau swasta.bila dana masyarakat digunakan untuk membantu para penyelenggara swasta paling sedikit dua badan perlu terlibat dalam transaksi ini. Dalam system yang sepenuhnya swasta atau sepenuhnya negeri suatu badan tunggal dapat bertindak baik sebagai penyelenggara maupun penyandang dana, atau mungkin melibatkan organisasi yang terpisah.
Sesungguhnya setiap fungsi system kesehatan oleh lebih dari satu anggaran dan berasal dari lebih dari satu tingkat pemerintahan. Hal ini membuat analisi biaya menjadi sulit dan bertentangan dengan norma manejemen yang menyatakan bahwa wewenang pembuatan keputusan pengendalian dan pertanggungjawaban harus dilakukan melalui pusat biaya yang telah jelas ditentukan.

2.4 Mekanisme Pembiayaan
Organisasai dan program pelayanan memerlukan dukungan keuangan untuk memungkinkan mereka menjadi peka sehingga mampu memberikan pelayanan yang diinginkan. Transaksi keuangan dapat terjadi dalam hubungannya dengan penyediaan pelayanan perseorangan. Mekanisme pengoprasian biaya pada tiap jenjang akan dipertimbangkan secara terpisah nanntinya dengan penyediaan pelayanan perseorangan. Mekanisme pengoprasian biaya pada tiap jenjang akan dipertimbangkan secara terpisah nanti. Dalam kasus manapun mekanisme akan dibedakan dengan apakah beban pembiayaan dibebankan atas dasar kemampuan untuk membayar ataukah menurut tingkat kebutuhan atau penggunaan. mekanisme pembiayaan pelayanan perseorangan dapat juga dibedakan menurt waktu pembayaran dalam hubungannya dengan pelayanan yang diterima.

2.4.1 Badan Umum Atau Dukungan Program
2.4.1.1 Simpanan/ Investasi Perseorangan
Motif mencari laba telah mendorong pembentukan rumah sakit swasta, klinik swasta, apotik dan perusahan- perusahaan kesehatan lainya.upaya-upaya demikian mensyaratkan bahwa mereka yang memiliki tabungan untuk diinfestasi memiliki minat kewiraswastaandalam pelayanan kesehatan dan atau mereka mengantisipasi pengembalian yang mungkin di dapat dari infestasi disektor kesehatan dalam kaitannya dengan pihak lain. Pertimbangan ini kadang kala mencegah tanpa ada maksud menghalang- halangi bada usaha swasta dalam bidang pelayanan kuratif.
2.4.1.2 Perpajakan/ Investasi Masyarakat.
Perpajakan Negara pada dasarnya adalah tabungan yang dipaksakan walaupun menimbulkan pertanyaan mendasar berikut, siapa yang harus ’ menabung’. Pada dasrnya ,pajak dapat dipungut berdasarkan penggunaan pelayanan yang diharapkan, tetapi kebutuhan pelayanan mungkin tidak sesuai dengan kemampuan untuk membayar.
Pengaturan yang lebih adil dapat dilakukan untuk memperoleh penghasilan, miasalnya melalui satu pajak penghasilan yang progresiv, meskipun masih aka nada kesulitan bila penerimaan dipesan untuk pelayanan- pelayanan khusus.pertimbangan kasus kas yaitu proporsi pendapatan seseorang dikenakan pajakuntuk mendukung pelayanan kesehatan. Dalam jangka pendek permintaan pelayanan cenderung konstan, sementara jumlah penerimaan yang dihasilka berbeda pada tiap keadaan perekonomian. Devisit dapat timbul pada masa reresi, pada saat dirasakan sangat mengganggu.pengaturan seperti ini cenderug mengasilkan masalah yang lebih besar dalam periode jangka panjang akibat perubahan- perubahan demografis. Dengan populasi bertambah tua, kehadiran pekerja usia produktif menjadi sedikit, sehinnga menyebabkan penurunan pendapatan dan pada saat yang sama orang- orang tua menunjukkan penigkatan kebutuhan akan pelayanan.
Untuk menghindari dilemma ini pemerintah kadangkala membuat anggaran pelayanan kesehatan yang diambil dari pendapatan masyarakat. Hal inicondong kea rah pemeliaharaan stabilitas terhadap dukungan pelayanan kesehatan, walaupun tingkatnya mungkin agak rendah, tergantung pada prioritas yang ditetapkan dalam sector kesehatan. Departemen kesehatan dipaksa untuk bersaing denag depar temen lain untuk mendapatkan “ potongan yang baik” dari pendapatan. Badan kesehatan dan pelayana social lainnya dapat kurang menguntungkan dalam persaingan ini bila criteria pertumbuhan ekonomi ditekankan pada pengorbanan kepentingan kesejahteraan dan mutu kehidupan yang kurang nampak.
2.4.1.3 Pembiayaan Deficit/ Inflasi
Kebutuhan akan pelayanan masyarakat secara khas melebihi kemampuan perpajakan pemerintah, terutama pada perekonomian pedesaan yang subsistem. Alternative pembiayaan devisit mengarah pada penambahan uang untuk membayar barang dan jasa dalam jumlah yang terbatas, dengan demikian menaikan harga.
2.4.1.4 Investasi Asing
Dihadapkan pada pendapatan yang tidak memadai, bahkan untuk memenui kebutuhan pelayanan minimal, pemerintah sering kali memandang hiba dan pinjaman eksternal sebagai alternative yang menarik bagi pembiayaan deficit. Walaupun jumlahnya besar, pengeluaran awal tetap hanya mewakili sebagian kecil biaya yang timbul selama fasilitas atau proyektersebut berlangsung.akibatnay fasilitas- fasilitas dibiarkan menganggur atau lebih buruk lagi program yang ada tidak efekif dan kekurangan staf, sehingga terjadi pemborosan serta inevisiaensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas.
2.4.1.5 Pembiayaan Pada Saat Pemberian Pelayanan
Pertimbangan mengenai kelayakan dan keadilan dalam pendanaan telah mendominasi pembahasan mengenai dukungan program secara umum. Masalah ini juga penting dalam pembayaran pelayanan khusus.
Penyelenggaraan tariff untuk pelayanan swasta menyediakan hubungan yang terdekat antara pemberian pelayanan dan pembayaran, sehingga memberikan kemungkinan terbesar untuk menghambat permintaan terhadap kebutuhan yang masih harus di cocokkan dengan kemampuan dan keinginan untuk membayar.
Meskipun keuntungan dari pembagian biaya secara adil jelas terlihat, tetapi kelemahannya adalah gagal menghalangi penggunaan yang tidak perlu. Untuk menghilangkan kelemahan ini, kadang kala dibuat perat uran yang menggabunggkan pembayaran di muka dengan satu tarif ringan pada saat menerima tiap yunit pelayanan. Atau dengan kata lain bila tariff pelayanan terlalu kecil akan tidak efektif untuk mengendalikan penggunaan pelayanan. Dan sebaliknya, suatu tariff yang terlalu besar dapat membawa efek yang tidak diinginkan seperti halnya pengaturan tariff untuk pelayanan yang lan gsung. Pencapaian suatu keseimbangan yang merata antara kebutuhan dan permintaan tetap merupakan suatu tantangan mendasar bagi para perencana keuanagan dan peneliti pelayanan kesehatan.
Pengakuan prinsip bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak azasi manusia telah membuat pemerintah un tuk mencari suatu kebijakan pelayanan gratis, sehinnga menghindari masalah mekanisme pembayaran. Kenyataan bahwa penghapusan kendala- kendala ekonomi terhadap pelayanan telah jarang mengarah pada penggunaan yang berlebihan sebenarnya lebih merupakan petunjuk akan kegagalan kebijakan pemerintah daripada keberhasilan pemerintah.

2.5 Pembuatan Anggaran dan Analisisnya
2.5.1 Anggaran Basis
Input – input perencanaan memerlukan penentu dan syarat personil, pengeluaran untuk persediaan, tipe peralatan yang diperlukan, dan seterusnya. Anggaran basis mengelola biaya yang direncanakan sepanjang garis – garis kategori input.

2.5.2 Anggaran Program
Untuk tujuan perpajakan, program harus dibuat sebagai pusat biaya yang merupakan pusat perhatian akuntabilitas. Sarana harus dibuat untuk mengalokasikan biaya menurut baris di antara program. Biaya personil biasanya merupakan komponen tunggal terbesar dan dapat secara normal dihubungkan dengan program khusus tanpa kesulitan. Untuk mendistribusikan waktu menurut program, alokasi yang proporsional dapat ditentukan dimuka, diperkirakan, atau dipastikan oleh metode analisis mikro.

2.5.3 Anggaran Kinerja
Anggaran program berorientasi pada program, namun masih memusatkan perhatian pada masukan sumber daya. Menghubungkan masukan ini dengan keluaran yang dikehendaki akan mengubah presentasinya ke bentuk anggaran kinerja.

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Anggaran merupakan salah satu prioritas suatu organisasi dan merupakan sumber daya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Untuk itu sangat diperlukan analisis keuangan yang baik untuk membuat perencanaan anggaran dari suatu organisasi. Dengan adanya analisis keuangan maka organisasi dapat menentukan biaya – biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program – programnya.

3.2 Saran
Analisis keuangan perlu dilakukan untuk setiap organisasi, karena penting dalam perencanaan organisasi. Untuk itu diperlukan tenaga – tenaga yang berkompetensi untuk melaksanakan analisis keuangan ini, agar anggaran organisasi dapat berguna untuk pelaksanaan program organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Reinke W. Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen. Yogyakarta. : Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

Posted in Perencanaan | Leave a comment

Magang Di BLH Prov. SULUT

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI UTARA
2 JULI – 31 JULI 2009

KONSENTRASI MERKURI DI DANAU TONDANO BERDASARKAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TAHUN 2008

OLEH :
KRISTONI J. MALA
060112048

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2009

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
KONSENTRASI MERKURI DI DANAU TONDANO BERDASARKAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TAHUN 2008
Telah Diperiksa, Dipresentasikan dan Dinyatakan Sah Untuk Diterima
Manado, Oktober 2009

Pembimbing Materi Pembimbing Lapangan

dr. Benedictus S. Lampus, MKes Sonny Runtuwene, SE
NIP. 131 106 879 NIP : 19620925 199103 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Sam Ratulangi

Prof. dr. Jootje M. L. Umboh, MS
NIP. 19470316 197303 1 001

LEMBAR LAYAK SEMINAR
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG

DI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG
KONSENTRASI MERKURI DI DANAU TONDANO BERDASARKAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR TAHUN 2008

Telah Diperiksa, dan Dinyatakan Layak Untuk Diseminarkan

Manado, Oktober 2009

Pembimbing Materi Pembimbing Lapangan

Dr. B. S. Lampus, MKes Sonny Runtuwene, SE
NIP. 131 106 879 NIP : 19620925 199103 1 004

KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang yang bertempat di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sekaligus dapat menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan magang yang dilaksanakan selama 4 minggu.
Kegitan magang ini merupakan program dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester tujuh dalam rangka pencapaian kredit smester yang menjadi salah satu syarat sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak serta mendapat pengalaman kerja, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Prof. dr. Jootje M.L. Umboh, MS sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT Manado,
2. Ir. F.B. Tamon, M.Si sebagai kepala BLH Prov. SULUT
3. Dr. Benedictus S. Lampus, MKes sebagai dosen pembimbing materi
4. Sonny Runtuwene, SE sebagai dosen pembimbing lapangan
5. Netty Wowiling, SE sebagai kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah B3
6. Ir. Nike C. Mamahit sebagai kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
7. Dr. Budi Ratag sebagai koordinator magang
8. Seluruh staff Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
9. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dan menyusun laporan magang

Namun penulis menyadari menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan laporan magang. Untuk itu bila ada kekurangan dalam laporan magang ini, penulis mohon kritikan dan saran demi penyempurnaan laporan. Harapan penulis kiranya laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian

Manado, Oktober 2009
Penulis

Kristoni J. Mala

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………… iii
DAFTAR TABEL …………………………………… v
DAFTAR GAMBAR …………………………………… vi

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………. 1
1.2 Tujuan Magang …………………………………… 2
1.3 Manfaat Magang …………………………………… 3

BAB II. GAMBARAN UMUM
2.1 Analisa Situasi Umum ……………………………. 5
2.1.1 Sejarah dan Kedudukan BLH …………… 5
2.1.2 Visi BLH ……………………………. 6
2.1.3 Misi BLH ……………………………. 6
2.1.4 Tujuan BLH ……………….…………… 6
2.1.5 Sasaran BLH ……………….…………… 6
2.1.6 Tugas Pokok BLH …………………… 7
2.1.7 Fungsi BLH ……………….…………… 7
2.1.8 Pengorganisasian BLH ……….…………… 7
2.1.9 Ketenagaan BLH …………….……………… 8
2.2 Analisa Situasi Khusus ……………….…………… 9

BAB III. HASIL KEGIATAN
3.1 Uraian Kegiatan …………………………… 14
3.2 Identifikasi Masalah …………………………… 15
3.3 Alternatif Pemecahan Masalah …………………… 16
3.4 Kontribusi bagi Instansi dan Peserta Magang …… 16

BAB IV. PEMBAHASAN
4.1 Definisi Merkuri ………………………….. 19
4.2 Penggolongan Merkuri ………………………….. 19
4.3 Manfaat Merkuri ………………………….. 20
4.4 Dampak Merkuri bagi Lingkungan dan Manusia… 21
4.5 Pencegahan Bahaya Merkuri ………………… 22

BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan ………………………….. 24
5.2 Saran …………………………. 24

DAFTAR PUSTAKA …………………………………. 25
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Data Ketenagaan Menurut Tingkat Pendidikan Formal……… 8
Tabel 2. Data Ketenagaan Menurut Golongan Kepangkatan ………… 8
Tabel 3. Program Kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendaliaan
Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) ………………………………… 11
Table 4. Konsentrasi Merkuri Air Danau Tondano ………………… 15
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Berkunjung di Water Laboratory Nusantara ( WLN)

Gambar 2 : Pengambilan Sampel Air dalam rangka kegiatan diklat pemantuan kualitas air

Gamabr 3 : Acara Pelatihan Pengolahan Sampah Padat Perkotaan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur

Gambar 4 : Ikut Serta Dalam Kegiatan Diklat Pemantuan Kualitas Air

Gambar 5 : Membantu pegawai BLH Prov. Sulut dalam Pendataan Absensi Pegawai

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Salah satu prosedur penting dalam proses pengelolaan kualitas air adalah melaksanakan pemantauan kualitas air secara bertahap dan berkesinambungan. Begitu pentingnya komponen air bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan mengenai pengelolaan kualitas air dan pemantauan kualitas air, demi menjaga kelestarian ekosistem dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Melalui Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor B-7297/MENLH/9/2007 tanggal 14 September 2007, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2008 merencanakan kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada 33 Provinsi yang bertujuan memperkuat peran Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang akan mendapatkan dana tersebut, dengan salah satu kegiatan adalah pemantauan dan pelaporan kualitas air sungai di wilayah Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti kegiatan ini dengan melaksanakan pemantauan kualitas air di Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa.
Dari kondisi di lapangan , sumber air ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti pembangkit tenaga listrik, sumber air minum (PDAM), pertanian, perikanan, peternakan, industri, domestik, yang memberikan indikasi masuknya unsur-unsur tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas air yang ada, selanjutnya dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. Adanya berbagai dampak atau masalah tersebut menunjukkan upaya pengelolaan kualitas air perlu diprioritaskan dan perlu dijaga kelestariannya sehingga dapat berfungsi optimal sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya.
Pengelolaan kualitas air melibatkan banyak kegiatan di berbagai tingkatan dan menjadi bahan pertimbangan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan monitoring. Dalam manajemen kualitas air diperlukan kemampuan untuk meramalkan dampak dari meningkatnya aktivitas manusia terhadap merosotnya kualitas air, karena akibat dari pencemaran dapat merugikan baik terhadap pemakai air, badan air dan organisme air itu sendiri bahkan dapat mengakibatkan terjadinya degradasi pada bangunan di dalam suatu perairan. Oleh sebab itu, maka penerapan suatu sistem pengelolaan kualitas air yang baik diharapkan dapat memberikan alternatif sebagai solusi pekerjaan untuk menjaga agar keseimbangan lingkungan tetap dapat dipertahankan sehingga akan menjamin terlaksananya suatu pola pembangunan yang berkelanjutan.
1.2 Tujuan Magang
1.1.1 Tujuan Umum
Secara Umum tujuan magang adalah untuk memperoleh pengalaman keterampilan, penyesuaian sikap dan penghayatan pengetahuan di dunia kerja dalam rangka memperkaya pengetahuan dan ketrampilan bidang ilmu kesehatan masyarakat, serta melatih kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga memperoleh manfaat bersama baik peserta magang maupun istansi tempat magang.
1.1.2 Tujuan Khusus
a. Bagi Peserta Magang
– Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, system manajemen, prosedur kerja dan ruang lingkup pelayanan di tempat magang ( Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumag Sakit, Perusahaan dan Instansi terkait lainnya baik milik pemerintah maupun swasta ).
– Mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ( Problem Solving ) di tempat magang.
– Mampu melakukan tindakan – tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, ditekankan pada bidang minat yang digeluti.
– Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peserta magang maupun instansi tempat magang.
b. Bagi Fakultas dan Tempat Magang
– Fakultas mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upayah mendekatkan diri dengan kebutuhan pasar
– Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat magang
– Membina dan meningkatkan kerja sama antara FKm dengan institusi / instansi / unit kerja pemerintah maupun swasta tempat mahasiswa melaksanakan magang
– Membuka peluang kerja bagi para lulusan untuk berkarir di institusi / instansi / unit kerja pemerintah maupun swasta
1.3 Manfaat Magang
A. Bagi Mahasiswa
– Mendapat pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat di antaranya Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Gizi Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
– Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan
– Mendapatkan pengalaman menggunkan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat magang
– Memperkaya kajian dalam Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai bidang minta yang digeluti
– Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat – kiat pemecahan masalah kesehatan
– Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat
– Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi / karya ilmiah

B. Bagi Tempat Magang
– Tempat magang dapat manfaat tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas – tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit masing – masing
– Tempat magang mendapatkan alternatife calon pegawai / karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya
– Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja
C. Bagi Fakultas
– Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran
– Memperkenalkan program kepada industry lain
– Mendapatkan masukan bagi pengembangan program
– Terbinanya jaringan kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadaan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat
BAB II. GAMBARAN UMUM
2.1 Analisis Situasi Umum
2.1.1 Sejarah dan Kedudukan Badan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana sasaran utamanya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berpilar pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya masyarakat dan pembangunan lingkungan hidup. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun daerah (Innerindo Dinamika, 2005).
Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sejak tahun 1980-an dan secara struktural berada dalam lingkup Sekretariat Kantor Gubernur. Makin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup akibat adanya proses pembangunan, maka dibentuklan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, dan pada tahun 2001 diadakan penyesuaian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 terdiri dari 1 (satu) kepala, 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Nomor 152 Tahun 2001 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja Bapedal Provinsi Sulawesi Utara.
Untuk meningkatkan fungsi pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai satu-satunya lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis operasional, pelaksanaan pembinaan teknis fungsional dan penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan di bidang lingkungan hidup. (Renja BLH, 2009).
2.1.2 Visi Badan Lingkungan Hidup
Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup sebagai institusi handal dan proaktif dalam mewujudkan Good Environmental Governance, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2.1.3 Misi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam mewujudkan Visi BLH Provinsi Sulawesi Utara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan rancangan kebijakan, pola pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH, penataan ruang serta berperan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
b. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan Good Environmental Governance (GEG).
2.1.4 Tujuan Badan Lingkungan Hidup
1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembuatan peraturan-peraturan PLH di daerah.
2. Meningkatkan penaatan pemanfaatan ruang sesuai tata ruang
3. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup
4. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLH
5. Meningkatakan pembangunan berkelanjutan dan Good Environmental Governance.
2.1.5 Sasaran Badan Lingkungan Hidup
1. Tersedianya peraturan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kondisi daerah
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan peruntukannya
3. Tersedianya SDA yang dapat menopang pembangunan berkelanjutan
4. Terwujudnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup
5. Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Terwujudnya kualitas pembangunan melalui peran serta masyarakat.

2.1.6 Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Uraian tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup.
2.1.7 Fungsi Badan Lingkungan Hidup
Dalam melaksanakan Tugas Pokok di atas maka, Balai Lingkungan Hidup memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup
4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2.1.8 Pengorganisasian Badan Lingkungan Hidup
Struktur organisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 66 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kepala BLH
2. Sekretariat, terdiri dari :
– Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
– Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
– Sub. Bagian Umum
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
– Sub. Bidang Penaaan, Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan
– Sub. Bidang Kajian Dampak Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengendalian Limbah B3, terdiri dari :
– Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
– Sub. Bidang Pengendalian Limbah B3
5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
– Sub. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
– Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
– Sub. Bidang Penegakan Peraturan Lingkungan
– Sub. Bidang Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan
– Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

1.1.9 Ketenagaan Badan Lingkungan Hidup
Tabel 1. Data Ketenagaan Menurut Tingkat Pendidikan Formal
No Pendidikan Jumlah tenaga
1.
2.
3.
4. Strata dua
Strata satu
Sarjana muda
SLTA 3 orang
25 orang
3 orang
11 orang
Jumlah 42 orang
Sumber : Renja BLH 2009
Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BLH Provinsi Sulawesi Utara menurut tingkat pendidikan formal sebanyak 40 orang. Tenaga kerja dengan tingkat strata dua sebanyak 3 orang, strata satu sebanyak 25 orang, sarjana muda sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 11 orang.

Tabel 2. Data Ketenagaan Menurut Golongan Kepangkatan
No Golongan Jumlah Tenaga
1. IV / d 1 orang
2. IV / b 3 orang
3. IV / a 2 orang
4. III / d 10 orang
5. III / c 6 orang
6. III / b 7 orang
7. III / a 6 orang
8. II / d 4 orang
9. II / a 1 orang
Total 40 orang
Sumber : Renja BLH 2009
Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BLH menurut golongan kepangkatan yang paling banyak yaitu golongan III/d dengan jumlah 10 orang dan yang paling sedikit adalah golongan IV/d dan II/a masing – masing dengan jumlah 1 orang.

1.2 Analisis Situasi Khusus
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 66 Tahun 2008 tentang uraian tugas Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai 4 bidang dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi BLH, yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Koservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Penataan Lingkungan.
Salah satu Bidang adalah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Sub Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), masing – masing sub bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Tugas :
– Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas
– Melaksanakan koordinasi pengeloalaan kualitas air dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi
– Menyediakan informasi status mutu air
– Mengecek pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi
– Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah pada sumber air
– Penyediaan informasi status mutu udara ambient
– Melaksanakan koordinasi pelakasanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup bagi industri yang berpotensi menyebabakan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
– Membantu kualitas lingkungan hidup
– Melaksanakan program ADIPURA
– Melaksanakan program kali bersih (PROKASIH)
– Melaksanakan program PROPER
– Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan penerapan sistem manajemen lingkungan ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan
– Membantu dan menyusun laporan kegiatan
– Melaksanakan tugas lain yang diberikan olelh Kepala Bidang
2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Tugas :
– Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas
– Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
– Melakukan kajian teknis dalam pemberian izin / rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas / oli bekas
– Melaksanakan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah (B3) skala provinsi
– Melakukan pengawasan sistim tanggap darurat skala provinsi
– Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah (B3) skala provinsi
– Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemarair, udara dan tanah akibat limbah (B3)
– Melakukan koordinasi, pembinaan, pemanfaatan,pengawasan dan peningkatan fungsi laboratorium lingkungan
– Melakukan intervensi, evaluasi kualitas dan kemampuan laboratorium lingkungan
– Melakukan kajian kelayakan laboratorium untuk diitunjuk sebagai laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi / direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan
– Membuat dan menyusun laporan kegitan
– Melaksanakan tugas lain yang diberikan olelh Kepala Bidang
(Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 66 Tahun 2008)
Tabel 3. Program Kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendaliaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
No. Program Kegiatan Lokasi
A P B D
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1. Kota Bitung
2. Kota Manado
3. Kota Tomohon
4. Kab. Minahasa
5. Kab. Minsel
6. Kota Kotamobagu
7. Kab. Minut
8. Kab. Sangihe
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan 1. Jakarta
2. Bolmong (Avocet)
3. Kab. Sangihe
4. Kab. Kep. Talaud
5. Kab.Sitaro (Danau Kapeta)
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peringkat kinerja Perusahaan ( PROPER) 1. Jakarta
2. Provinsi Sulut (Rapat) 8 Perusahaan :
1. PT. Sinar Pure Foot Int. Bitung
2. PT. bitung Mina Utama
3. PT. salim Ivomas Pratama Bitung
4. PT. Deho Canning Company Bitung
5. PT. Manadomina Citrataruna Bitung
6. PT. dimembe Nyiur Agripro
7. PT. Cargil Minsel
8. PT. Wenang Beverage Company Minut
4. Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair 1. Kab. Kep. Sangihe (Rumah sakit dan PLTD)
2. Kab. Kep. Talaud (Rumah sakit dan PLTD)
3. Kab. Sitaro (Rumah sakit, Hotel, PLTD)
4. Jakarta
A P B N
5. Pemantauan Kualitas Air Sungai 1. Desain pemantauan Kualitas Air Sungai
2. Rakernis Perencanaan Pemantauan Kualitas Air
3. Survey Lapangan

4. Peningkatan Kapasitas Teknik Pemantauan Kualitas Air
5. Sampling Air Sungai

6. Evaluasi pemantauan Kualitas Air
7. Analisis Sampel

Sumatera Barat

Bolmut (Sungai Sangkub)
Jakarta

Bolmut (Sungai Sangkub)
Jakarta

Laboratorium BTKL –PPM Manado
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kab/Kota dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Pelatihan 25 orang peserta dari Provinsi dan Kab/Kota Se-Sulut Manado
(Sumber : ROK BLH Prov. Sulut Tahun 2009)

BAB III. HASIL KEGIATAN
3.1 Uraian Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan lapangan magang dilakukan dari tanggal 2 juli sampai 31 Juli 2009, bertempat di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara dengan penempatan pada bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah B3. Waktu pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan hari kerja efektif yang berlaku pada instansi yaitu dari hari senin sampai jumat dengan jam kerja untuk hari senin sampai kamis dari pukul 07.45 sampai pukul 16.15 wita, dan hari jumat pukul 07.00 sampai 11.30 wita.
Keseluruhan kegiatan magang yang sudah dilakukan di BLH Prov. Sulut meliputi :
1. Membantu tugas – tugas kantor, antara lain :
– membantu penulisan surat tugas pegawai
– membuat rekap daftar hadir pegawai BLH
– membuat struktur organisasi BLH Prov. Sulut
– mencatat surat masuk di bidang yang di tempatkan
– membantu mengetik buku panduan pelaksanaan Diklat pemantauan kualitas air
– mengetik daftar nama – nama peserta dan panitia Diklat pemantauan kualitas air
– membantu pengetikan daftar honor pegawai
– membantu pengetikan Rencana Operasional Kerja ( ROK ) bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan limbah B3
2. Berkunjung ke WLN (Water Laboratory Nusantara) pada tanggal 10 juli 2009
3. Mengikuti acara penutupan RAKERNAS AMDAL di Hotel Swiss bell maleosan pada tanggal 17 juli 2009
4. Mengikuti kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh BLH Prov. Sulut mengenai Pemantauan Kualitas Air yang dilaksanakan selama 4 hari ( 21-24 juli 2009 ) di BAPELKES malalayang manado.
5. Ikut bersama peserta Diklat berkunjung ke WLN dan sekaligus turun ke lokasi pengambilan sampel air di persimpangan sungai sawangan dan air sungai tondano
6. Mengikuti kegiatan sosialisasi tentang MIH (Menuju Indonesia Hijau) di BLH SULUT pada tanggal 31 juli 2009

3.2 Identifikasi Masalah dan Metode yang digunakan
Berdasarkan hasil observasi dan dan analisa data dan laporan dari Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 di BLH Provinsi Sulawesi Utara, masalah yang ditemukan adalah tingginya konsentrasi parameter merkuri (Hg) di danau tondano.
Berdasarkan data dari Pemantauan Kualitas Air Danau Tondano tahun 2008, Kualitas Air Danau Tondano parameter Merkuri pemantauan selama 5 (lima) kali selang bulan Februari s/d Bulan November 2008, semua titik lokasi pantau melewati Baku Mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni 0.002 Mg/l untuk Kelas II.
Hasil analisa konsentrasi merkuri dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Konsentrasi Merkuri Air Danau Tondano
No. Lokasi/Titik Pantau Baku Mutu Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rata – rata
PP No. 82 Tahun 2001 Tahap
I Tahap
II Tahap III Tahap IV Tahap
V
1 Restoran Danau Tondano 0.002 0.00001 0.001 0.001 0.001 0.0005 0.000702
2 Desa Talikuran Kec. Romboken 0.002 0.001 0.0007 0.001 0.0015 0.0013 0.0011
3 Desa Tonelet Kec. Kakas 0.002 0.033 0.0006 0.002 0.0009 0.0008 0.00746
4 Desa Tasuka Kec. Eris 0.002 0.009 0.0005 0.0001 0.0008 0.014 0.0048
5 Desa Tandegan Kec. Eris 0.002 0.0005 0.0006 0.002 0.0009 0.0011 0.00102
6 Desa Toulour Kec. Tondano Timur 0.002 0.003 0.0008 0.002 0.00075 0.0009 0.00149
Sumber : Data Pemantauan Kualitas Air BLH Prov. Sulut 2008
Berdasarkan tabel diatas menunjukan rata-rata Kualitas Air Danau Tondano parameter Merkuri pemantauan selama 5 (lima) kali selang bulan Februari s/d Bulan November 2008 tertinggi berada di Desa Tonelet Kec. Kakas Kabupaten Minahasa yakni mencapai rata 0,00746 mg/l.
Mengingat air danau tondano banyak digunakan untuk proses kelangsungan hidup masyarakat sekitar yang digunakan sebagai sumber air minum, pertanian, maupun budi daya ikan, maka harus mendapatkan perhatikan serius dari berbagai pihak. Adanya berbagai dampak atau masalah tersebut menunjukkan upaya pengelolaan kualitas air perlu diprioritaskan sehingga dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya.

3.3 Alternatif Pemecahan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, maka pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah :
1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang mempergunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan, industri, pertanian dan juga masyarakat sekitar danau tondano akan bahaya penggunaan merkuri
2. Melakukan sosialisasi pada industri pertambangan maupun industri lain tentang pengolahan limbah yang baik dan murah yaitu dengan menggunakan metode pengolahan limbah fitoremidiasi
3. Membina kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam memantau dan mengawasi kualitas air danau tondano secara berkala
4. Mengadvokasi pihak pemerintah dalam membuat peraturan – peraturan mengenai pengunaan merkuri dalam proses produksi

3.4 Kontribusi Bagi BLH Provinsi Sulawesi Utara dan Bagi Mahasiswa
3.4.1 Bagi BLH Provinsi Sulawesi Utara
Kontribusi bagi Instansi tempat magang dalam hal ini yaitu BLH Provinsi Sulawesi Utara dengan dilaksanakannya kegiatan magang diharapkan dapat menjadi masukan dalam membantu pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pemantauan kualitas air, serta mendapatkan alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan maupun pemantauan kualitas air di Sulawesi Utara. Melalui kegiatan magang ini juga diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik antara pihak BLH Provinsi Sulawesi Utara dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat.

3.4.2 Bagi Mahasiswa Peserta Magang
Manfaat yang di dapat selama mengikuti kegiatan magang yaitu :
– Memperoleh pengalaman yang dapat diaplikasikan berdasarkan bidang minat yaitu bidang kesehatan lingkungan.
– Memperoleh pengetahuan secara menyeluruh tentang bagaimana orientasi kerja di BLH Provinsi Sulawesi Utara.
– Memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana situasi di tempat kerja nanti apabila telah bekerja.
BAB IV. PEMBAHASAN
Manusia dan Makhluk hidup lainnya tidak luput dalam penggunaan air dalam proses kehidupan, sehingga air dianggap begitu penting dalam menunjang proses kehidupan tersebut, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan mengenai pengelolaan kualitas air dan pemantauan kualitas air, demi menjaga kelestarian ekosistem dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Salah satu prosedur penting dalam proses pengelolaan kualitas air adalah melaksanakan pemantauan kualitas air secara kontinyu dan berkesinambungan.
Untuk menyusun suatu program pemantauan kualitas air diperlukan pengetahuan atau prinsip dasar tentang pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan merupakan suatu kegiatan jangka panjang yang meliputi pengamatan dan pengukuran parameter lingkungan untuk tujuan tertentu, lokasi tertentu, waktu atau frekuensi tertentu serta parameter tertentu dengan metodologi tertentu, sehingga diketehui status kualitas dari lingkungan yang bersangkutan.
Mengingan Sumber air banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti pembangkit tenaga listrik, sumber air minum (PDAM), pertanian, perikanan, peternakan. Maka BLH Prov. Sulut melakukan kegiatan pemantauan kualitas air danau tondano yang pemantauan selama 5 (lima) kali selang bulan Februari s/d bulan November 2008, dan pengambilan sampel dilakukan pada 6 (enam) titik pantau, yaitu :
1. Restoran Danau Tondano
2. Desa Talikuran Kec. Romboken
3. Desa Tonelet Kec. Kakas
4. Desa Tasuka Kec. Eris
5. Desa Tandegan Kec. Eris
6. Desa Toulour Kec. Tondano Timur
Dari hasil pemantauan untuk konsentrasi parameter merkuri semua titik pantau melewati baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni 0.002 Mg/l untuk Kelas II dan rata – rata tertinggi terdapat di desa Tonelet Kec. Kakas yaitu 0.00746 Mg/l.

4.1 Definisi Merkuri
Merkuri atau raksa atau air raksa (latin: Hydrargyrum, air/cairan perak) adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan merupakan satu dari lima unsur (bersama cesium, fransium, galium, dan brom) yang berbentuk cair dalam suhu kamar. Raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain, walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah digantikan (oleh termometer alkohol, digital, atau termistor) dengan alasan kesehatan dan keamanan karena sifat toksik yang dimilikinya. Unsur ini diperoleh terutama melalui proses reduksi dari cinnabar mineral. Densitasnya yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20% volumenya terendam. (Zun Alfian, 2006)

4.2 Penggolongan Merkuri
Bentuk kimia merkuri mempunyai pengaruh terhadap pengendapannya. Secara umum ada tiga bentuk merkuri yaitu :
a. Unsur Merkuri (Hg0)
Mempunyai tekanan uap yang tinggi dan sukar larut di dalam air. Pada suhu kamar kelarutannya kira-kira 60 mg/l dalam air dan antara 5- 50 mg/l dalam lipida. Bila ada oksigen, merkuri diasamkan langsung ke dalam bentuk ionik. Uap merkuri hadir dalam bentuk monoatom (Hg). Saluran pernapasan merupakan jalan utama penyerapan unsur raksa dalam bentuk uap.
b. Merkuri Anorganik (Hg2+ dan Hg2 2+)
Di antara dua tahapan pengoksidaan, Hg2+ adalah lebih reaktif. Ia dapat membentuk kompleks dengan ligan organik, terutama golongan sulfurhidril. Contohnya HgCl2 sangat larut dalam air dan sangat toksik, sebaliknya HgCl tidak larut dan kurang toksik.
c. Merkuri Organik
Merkuri organik adalah senyawa merkuri yang terikat dengan satu logam karbon, contohnya metil merkuri. Metil merkuri merupakan merkuri organik yang selalu menjadi perhatian serius dalam toksikologi. Ini karena metil merkuri dapat diserap secara langsung melalui pernapasan dengan kadar penyerapan 80%. Uapnya dapat menembus membran paru-paru. Di dalam darah, 90% dari metil merkuri diserap ke dalam sel darah merah.
Merkuri biasanya terdapat dalam bentuk merkuri bebas (Hg+) dalam bentuk anorganik yang sering digunakan sebagai fungisida dan herbisida. Bentuk merkuri organik yaitu phenil merkuri,sementara metal merkuri dihasilkan oleh manusia dan dalam sedimen, Hg diabsorbsi oleh mikroorganisme dan akhirnya pada ikan. Proses metilasi dari merkuri pada sedimen oleh mikroorganisme terjadi pada pH rendah dan tergantng dari potensial redoks, komposisi populasi mikroorganisme, adanya Hg2+ dan suhu. Vitamin B12 disuga sebagai agen metilasi merkuri.
(Mukono H.J, Toksikologi Industri, 2005)

4.3 Manfaat Merkuri
Pemanfaatan logam merkuri pada saat ini sudah hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Selama kurun waktu beberapa tahun, merkuri telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian, dan industri, dan. Dalam bidang kedokteran gigi misalnya merkuri digunakan sebagai campuran untuk bahan penambal gigi (amalgam), kemudian juga merkuri sebagai bahan untuk cairan Termometer. ( Christian et al., 1970)
Dalam bidang pertanian, merkuri digunakan untuk membunuh jamur sehingga baik digunakan untuk pengawet produk hasil pertanian. Merkuri organik juga digunakan untuk pembasmi hama pada tanaman seperti buah apel dan juga digunakan sebagai pembasmi hama padi.
Dalam bidang industri, terbanyak adalah pabrik alat-alat listrik yang menggunakan lampu-lampu merkuri untuk penerangan jalan raya. Hal ini disebabkan biaya pemasangan dan operasi yang murah dan arus listriknya dapat dialiri dengan voltase yang tinggi. Merkuri juga digunakan pada pembuatan baterai, karena baterai dengan bahan yang mengandung merkuri dapat tahan lama dan tahan terhadap kelembapan yang tinggi. Kemudian merkuri juga dipergunakan dalam industri cat sebagai salah satu bahan untuk membuat cat. Dan digunakan untuk untuk penambangan emas, yaitu pada saat pengolahan bijih emas.

4.4 Dampak Merkuri bagi Lingkungan dan Manusia
Kadar merkuri yang tinggi pada lingkungan perairan umumnya diakibatkan oleh buangan industri (industrial wastes) dan akibat sampingan dari penggunaan senyawa-senyawa merkuri di bidang pertanian. Merkuri dapat berada dalam bentuk metal, senyawa-senyawa anorganik dan senyawa organic.
Telah lama diketahui bahwa merkuri dan turunannya sangat beracun, sehingga kehadirannya di lingkungan perairan dapat mengakibatkan kerugian pada manusia karena sifatnya yang mudah larut dan terikat dalam jaringan tubuh organisme air. Pengaruh toksisitas merkuri terhadap ikan dan biota perairan dapat bersifat lethal dan sublethal. Pengaruh lethal disebabkan gangguan pada saraf pusat sehingga ikan tidak bergerak atau bernapas akibatnya cepat mati. Pengaruh sub lethal terjadi pada organ-organ tubuh, menyebabkan kerusakan pada hati, mengurangi potensi untuk perkembangbiakan, pertumbuhan dan sebagainya. Selain itu pencemaran perairan oleh merkuri mempunyai pengaruh terhadap ekosistem setempat yang disebabkan oleh sifatnya yang stabil dalam sedimen, kelarutannya yang rendah dalam air dan kemudahannya diserap dan terkumpul dalam jaringan tubuh organisme air, baik melalui proses bioaccumulation maupun biomagnification yaitu melalui food chain. Merkuri yang dapat diakumulasi adalah merkuri yang berbentuk methyl merkuri (CH3Hg), yang mana dapat diakumulasi oleh ikan, dan juga merupakan racun bagi manusia . (Syaputra Irwan, 2009)
Kasus keracunan metil merkuri pada orang, baik anak maupun orang dewasa, diberitakan secara besar-besaran pasca Perang Dunia ke-2 di Jepang, yang disebut sebagai “Minamata Disease” (Penyakit Minamata). Sistem saraf pusat adalah target organ dari toksisitas metil merkuri tersebut, sehingga gejala yang terlihat erat hubungannya dengan kerusakan saraf pusat.
Gejala yang timbul adalah sebagai berikut:
– Gangguan saraf sensoris: Paraesthesia, kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha.
– Gangguan saraf motorik: lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, ataksia, tremor, gerakan lambat, dan sulit berbicara.
– Gangguan lain: gangguan mental, sakit kepala. Tremor pada otot merupakan gejala awal dari toksisitas merkuri tersebut.
Tetapi derajat berat atau ringannya toksisitas ini bergantung pada lama mengkonsumsi, dan umur dari penderita. Dengan demikian, semakin banyak dan semakin lama orang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi metil merkuri per hari, maka semakin berat gejala terjadinya penyakit karena toksisitas metil merkuri tersebut. Di samping itu, anak-anak lebih peka terhadap toksisitas metil merkuri ini daripada orang dewasa.
Karena sifatnya yang beracun maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menetapkan kriteria mutu untuk setiap kelas air dan dimana kadar Hg maksimum yang diziinkan untuk berada dalam badan air adalah 0,002 mg/l (untuk kriteria air kelas 2).
Merkuri selain mempunyai manfaat yang besar juga mempunyai dampak yang negatif terhadap manusia dan alam. Merkuri merupakan logam yang sangat beracun dan berbahaya terhadap organisme, dalam penggunaan atau aktivitas tertentu merkuri akan disebarkan ke lingkungan baik berupa bahan pertanian, obat-obatan, cat, kertas, pertambangan serta sisa buangan industri. Semua bentuk merkuri, baik dalam bentuk unsur, gas maupun dalam bentuk garam merkuri organik adalah beracun. (Stefanus Richard M. ST)

4.5 Pencegahan Bahaya Merkuri
Berdasarkan alternatif pemecahan masalah maka tingkat pencegahan dapat dilakukan dengan :
1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang mempergunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan, industri dan juga masyarakat sekitar danau tondano akan bahaya penggunaan merkuri. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih jelas lagi mengetahui apa bahaya yang akan ditimbulkan dari penggunaan merkuri ini sehingga dapat menyadarkan mereka untuk tidak mempergunakan merkuri. Melakukan sosialisasi pada industri pertambangan maupun industri lain tentang pengolahan limbah yang baik. Ini bertujuan supaya limbah hasil produksi dapat diolah, agar supaya limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar dan mengharuskan setiap industri – industri mengunakan metode pengolahan limbah fitoremidiasi, yaitu metode pencegahan pencemaran polutan berbahaya seperti logam berat, senyawa organik dan lain dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman (hiperkomulator plant). Proses fitoremediasi yaitu:
– Phytoacumulation : tumbuhan menarik zat kontaminan sehingga berakumulasi disekitar akar tumbuhan
– Rhizofiltration : proses adsorpsi / pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar.
– Phytostabilization : penempelan zat-zat contaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap kedalam batang tumbuhan
– Rhyzodegradetion : penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas microba
– Phytodegradation : penguraian zat kontamin
2. Membina kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam memantau dan mengawasi kualitas air danau tondano secara berkala. Adapun Kerja sama yang dijalin antara BLH dan dinas terkait yaitu kesamaan program dalam melaksanakan pemantaua kualitas air agar dapat terkontrol kualitas air danau tondano setiap waktu
3. Mengadvokasi pihak pemerintah dalam membuat peraturan – peraturan mengenai pengunaan merkuri dalam proses produksi. Ini bertujuan agar pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat aturan mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya untuk proses produksi dan memberiksan sanksi yang berat pada industri yang melanggarnya
Sehingga untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan terjadi kepada manusia dan lingkungan maka merkuri sebaiknya digunakan dengan bijaksana karena penggunaan merkuri dengan bijak akan meminimalisir dampak yang bisa diakibatkan oleh merkuri tersebut, kemudian apabila merkuri tersebut akan dibuang ke lingkungan seharusnya konsentrasi merkuri tidak melebihi ambang batas yang bisa diterima oleh lingkungan.

BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil kegiatan magang dapat disimpulkan bahwa :
1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya dari penggunaan merkuri
2. Penyelengaraan pemantauan kualitas air danau tondano masih belum optimal dan belum terkontrol dengan baik
3. Kurangnya sosialisasi kepada industri, pertanian, pertambangan dalam pengolahan limbah merkuri
4. Masih kurang ketat dan tegas pemerintah dalam membuat peraturan larangan penggunaan merkuri. .
5.2 Saran
Dalam upaya mengatasi permasaalahan pencemaran air khususnya di danau tondano, maka saran yang dapat diberikan :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau tondano akan bahaya dari penggunaan merkuri
2. Pemantauan kualitas air danau tondano sebaiknya dilakukan terus menerus agar kualitas air dapat dikontrol setiap tahunnya
3. Mengharuskan kepada setiap perusahaan agar menggunakan metode fitoremidiasi dalam pengolahan limbahnya disamping metode yang lain.
4. Melakukan pelatihan penangulangan pencemaran limbah B3 kepada masyarakat maupun instansi di bidang Lingkungan Hidup di bawah Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut
5. Agar lebih ketat lagi dalam pemeriksaan bahan berbahaya di setiap industri – industri yang sudah ada maupun dalam membangun.

DAFTAR PUSTAKA
Christian G.D, FJ Feldeman. Atomic Absobsion Spectrscopy Application in Agriculture, Biology and Medicine Inc, New York, 1970 :360
Badan Lingkunga Hidup Provinsi Sulawesi Utara. 2009. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2009. Manado. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. SULUT
Bidang Pengendaliaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 2009. Rencana Operasional Kerja (ROK), Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemulihan Tahun 2009. Manado : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
Fakultas Kesehatan Masyarakat. 2009. Panduan Pelaksanaan Magang. Manado
Mukono, H.J, 2005. Prinsip dasar Kesehatan Lingkungan . Surabaya : Airlangga University
Stefanus Richard M. ST. 2009. Merkuri : Manfaat dan Bahayanya bagi Lingkungan dan Manusia (Online) http://kimiadahsyat.blogspot.com/2009/07/bahaya-merkuri-pada-manusia.html diakses tanggal 25 september 2009
Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Sub Bidang Pengelolaan Limbah B3. 2008. Rencana Operasional Kerja (ROK), Pelaksanaan kegiatan pemantuan kualitas air sungai tondano, danau tondano, sungai ongkak dumoga. Manado Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi SULUT
Syaputra Irwan. 2009. Toksisitas dan transformasi merkuri. (Online) http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_anorganik1/khelasi-merkuri/toksisitas_dan_transformasi_merkuri/ diaskes tanggal 25 september 2009
Zun Alfian. 2006. Merkuri: Antara Manfaat dan Penggunaanya Bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan. Medan : Universitas Sumatera Utara

Posted in Magang | 3 Comments

FAKTOR-FAKTOR YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN PESISIR

ABSTRAK

Wilayah pesisir adalah wilayah interaksi antara laut dan daratan yang merupakan 15 % daratan bumi. Wilayah ini sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan Indonesia sebagai tempat perdagangan dan transportasi, perikanan, budidaya perairan, pertambangan serta pariwisata.. Wilayah pesisir Indonesia sangat potensial pula untuk dikembangkan bagi tercapainya kesejahteraan umum apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap lingkungan pesisir. Dalam wilayah pesisir ada banyak faktor yang berdampak diantaranya: pertumbuhan penduduk dunia yang besar, kegiatan-kegiatan manusia, pencemaran, sedimentasi, ketersediaan air bersihdan pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan. Makalah ini menguraikan faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci : Faktor-faktor, Pesisir, dampak

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki silayah pesisir yang kaya dan beragam akan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. Negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km termasuk negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada. Luas silaya laut negeri kita, termasuk didalamnya zona ekonoli ekslusif, mencakup 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga perempat dari luas keseluruhan wilaya Indonesia (Dahuri 2002). Dengan kenyataan seperti itu sumber daya pesisir dan lautan Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan Indonesia yang sangat potensial disamping sumber daya alam darat. Sumber daya wilayah pesisir diprediksi akan semakin meningkat peranannya dimasa-masa mendatang dalam mendukung pembangaunan ekonomi nasional.

Konsekuensi dari potensi yang besar tersebut kawasan pesisir akan mengalami perkembangan dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Bengen (2002) mengemukakan wilayah pesisir menyediakan sumber daya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata, Ini berarti kawasan pesisir merupakan tumpuan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa dating. Demikian pula menurut Rais (2002), mengatakan bahwa sekitar 50 – 70 % manusia hidup dan bekerja diwilayah ini walaupun luasnya hanya 8% dari muka bumi. Wilayah pesisir sangat potensial sebagai penghasil 26 % dari produksi perikanan global. Oleh Karena itu wilayah pesisir sangat berperanan penting bagi kehidupan manusia

Dengan meningkatnya pemanfaatan wilayah pesisir yang, hal ini menyebabkan daya dukung wilayah pesisir akan berkurang jika penggunaaannya tidak dilakukan secara terpadu dan terkendali. Untuk menjaga agar daya dukung wilayah pesisir tidak mengalami penurunan yang besar maka perlu diperhatikan pula factor-faktor yang brdampak terhadap lingkungan pesisir.

Beberapa hal yang dapat mempengaruh lingkungan pesisir dapat dikemukakan seperti: pertambahan jumlah penduduk dunia, kegiatan-kegiatan manusia, pencemaran, sedimentasi, ketersediaan air bersih, overeksploitasi sumberdaya alam,

PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK

Populasi manusia meningkat secara eksponensial, hal ini didukung oleh kemajuan dibidang kesehatan, serta pertanian yang meningkatkan kesejateraan manusia. Pada tahun 1998 fungsi pendukung kehidupan biosfer harus dibagi pada 6 miliar orang. Jika tingkat fertilitas dan mortalitas tidak berubah, maka populasi dunia akan mencapai 40 miliar manusia di tahun 2100, jika bayi yang lahir hari ini tetap hidup. ( Rustiadi, 2003). Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,8 % per tahun maka pada tahun 2010 penduduk Indonesia akan mencapai 250 juta orang (Sadelie, 2002). Hal ini akan mengakselarasi meningkatnya permintaan (demand) terhadap kebutuhan sumberdaya dan jasa lingkungan. Sementara itu ketersediaan alam darat semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi, sehingga opsi berikutnya diarahkan unatuk memanfaatkan sumberdaya dan jasa pesisir untuk mempertahankan dan sekligus melanjutkan pertumbuhan yang ada. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut akan semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berada disekitarnya.

KEGIATAN-KEGIATAN MANUSIA

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan baik pertumbuhan jumlah penduduk dunia maka kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah pesisirpun akan semakin meningkat pula. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, reklamasi pantai, kegiatan industri disekitar wilayah pesisir, dan lain-lain. Reklamasi pantai adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990). Kegiatan reklamasi pantai bagaimanapun telitinya, tetap akan mengubah kondisi dan ekosistem lingkungan pesisir, dan ekosistem buatan yang baru tentunya tidak sebaik yang alamiah. Oleh karena itu upaya reklamasi pantai perlu direncanakan sedemikian rupa dan secara seksama agar keberadaanya tidak mengubah secara radikal ekosistem pesisir yang asli. Untuk itu diperlukan perencanaan tata ruang yang rinci, peneliatian lingkungan untuk analisis dampak lingkungan regional, penelitian hidro oceanografi, perencanaan teknis reklamasi dan infrastruktur, perencanaan drainase dan sanitasi serta perencanaan social-ekonomi dan pengembangan lainnya (Hasmonel, 2002).

Pengaruh dari adanya industri- industri sisekitar wilayah pesisir juga akan mengakibatkan berubahnya daya dukung lingkungan pesisir, antara lain pnururunan kadar gas oksigen terlarut, kadar fosfat dan nitrat yang tinggi. Kadar oksegen terlarut yang berkurang akan menyebabkan makhluk hidup yang berada di ekosistem wilayah pesisir akan mendapat tekanan secara ekologis, sehingga akan mengancam kelangsungan hidup komponen ekosistem tersebut.

Perairan wilayah pesisir merupakan salah satu tempat yang kaya akan zat hara, hal ini sangat penting bila ditinjau dari sumber daya hayati. Namun untuk kelestariannya perlu diperhatikan limbah yang berasal dari industri-industri maupun aktifitas manusia lainnya yang dibuang ke perairan tersebut, akan merusak kelestarian flora dan fauna wilayah pesisir dikemudian hari sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem wilayah pesisir (Simanjuntak, 1996)

PENCEMARAN

Sumber pencemaran perairan pesisir dan lautan dapat dikelompokkan menjadi 7 kelas : industri, limbah cair pemukiman (sewage), limbah cair perkotaan urban stormwater), pertambangan, pelayaran (shipping), pertanian dan perikanan budidaya (Dahuri2001). Pencemaran rumah tangga dan pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan manusai dan oleh industri. Pencemaran rumah tangga terjadi terutama di lingkungan pesisir yang berada dekat dengan pemukiman. Jenis sampah yang diahasilkan ada dua macam, yaitu sampah organic dan sampah anorganik. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pesisir dan meningktnya kegiatan pariwisata juga akan meningkatkan jumlah sapah dan kandungan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi lingkungan pesisir. Penggunaan pupuk untuk menyuburkan areal persawahan di sepanjang Daerah Aliran Sungani yang berada di atasnya serta kegiatan-kegiatan industri di darat yang membuang limbahnya ke dalam badan sungai yang kemudian terbawa sampai ke laut melalui wilayah pesisir. Hal ini akan menperabesar tekanan ekologis wilayah pesisir.

Sumber pencemaran yang berasal dari limbah industri dan kapal-kapal di sepanjang wilayah pesisir umumnya mengandung logam berat. Kandungan logam berat diperairan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mengakibatkan terjadinya erosi dan pencucian tanah, masuknya sampah industri dan pembakaran bahan baker fosil ke perairan dan atmosfer, serta pelepasan sedimentasi logam dari Lumpur aktif secara langsung.

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir makan diperlukan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di daratan yang terpadu dan berkelanjutan.

SEDIMENTASI

Sedimentasi yang terjadi di wilayah pesisir terjadi pada muara-muara sungai, sebagai contoh sedimentasi yang terjadi di wilayah Segara Anakan, sediment berasal dari sungai Citanduy, Sungai Cibeureum dan Sungai Cikonde serta sebagian kecil berasal dari sedimentasi pantai, jumlahnya mencapai 1 juta m 3 per tahun, apabila keadaan seperti ini tidak berubah maka makin lama Segara Anakan akan semakin sempit dan pada akhirnya hanya tinmggal alur-alurnya saja (Sidartha, 2001), . Pola-pola sedimentasi tergantung pada pola pergerakan air, apabila gerakan air horizontal tinggi, sediment akan tetap dalam bentuk larutan. Namun bila gerakan air perlahan sehingga tidak cukup energi untuk menjaga agar sediment tetap larut maka akan terjadi proses pengendapan bahan-bahan sediment. Selain itu energi gerakan air juga berpengaruh terhadap ukuran bahan-bahan sedimentasi yang akan diendapkan.

KETERSEDIAAN AIR BERSIH

Dibeberapa lingkungan pesisir dapat pula ditemui morfologinya terdiri dari batu gamping yang mempunyai retakan-retakan (diaklas) yang dapat meresap air hujan ke dalamnya. Makin besar retakannya berarti makin besar pula daya simpan airnya. Air tersebut akan dikeluarkan melalui retakan yang besar dan gua-gua (sungai bawah tanah) dan air yang keluar merupakan sumber air untuk sungai-sungai yang mengalir ke kawasan pesisir yang sangat brperan dalam perkembangan wilayah pesisir terutama untuk perkembangan pertanian di wilayah pesisir dan sumber air minum bagi penduduk yang tinggal di wilayah pesisir.

Seandainya batu gamping ini tidak ada maka sumber-sumber airpun akan menghilang, karena batuan dibawahnya merupakan breksi vulkanis yang lebih kedap air dan sedikit sekali dapat menyimpan air. Sehingga kondisi seperti ini akan memicu terjadinya krisis kekurangan sumber daya air bersih bagi sebagian besar penduduk yang tingal dan memanfaatkan wilayah pesisir.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT YANG BERLEBIHAN

Terbatasnya alternative mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh penduduk (karena kemampuan sumber daya manusianya yang terbatas), telah menyebabkan dilakukannya eksploitasi sumber daya alam secara intensif yang seringkali mengarah kepada over ekploitasi. Ketika pemanfaatan lebih besar dari pada ketersediaan maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang telah diekploitasi secara berlebihan adalah sumber daya perikanan. Meskipun secara keseluruhan sumber daya perikan laut baru dimanfaatkan sekitar 38 % daru total potensinya, namun di wilayah perairan yang padat penduduk dan pada industri menunjukkan bahwa beberapa stok sumber daya perikana telah mengalami kondisi tangkap lebih (overfishing) dan jumlahnya semakin menurun.

Selain hal-hal di atas, dengan semakin besar dan banyaknya aktivitas perekonomian yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, seringkali pula menimbulkan pengaruh dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir misalnya (Dahuri 2001):

· Perkapalan dan transportasi: tumpahan minyak, air ballast limbah padat dan kecelakaan.

· Pengilangan minyak dan gas : tumpahan minyak, pembongkaran bahan pencemar, konversi kawasan pesisir.

· Perikanan: overfishing, destruksi habitat, pencemaran pesisir, pemasaran dan distribusi, modal dan tenaga/ keahlian

· Budidaya perairan : ekstensifikasi dan konversi mangrove.

· Kehutanan: penebangan dan konversi hutan.

· Pertambangan: penambangan pasir dan terumbu karang

· Industri: reklamasi dan pengerukan tanah.

· Pariwisata: pembangaunan infrastruktur dan pencemaran.

Posted in Kesehatan Kawasan Pesisir | 2 Comments

Penyebab Terbesar Pemanasan Global

Alarm tanda bahaya dampak pemanasan global berbunyi semakin nyaring. Pola pencairan es di Kutub merupakan salah satu indikatornya. Perubahan demi perubahan melaju dalam hitungan bulan. Tanggal 18 Maret 2008, Jay Zwally, ahli iklim NASA, memprediksi es di Antartika hampir semua akan mencair pada akhir musim panas 2012. Hanya dalam waktu dua bulan prediksi itu bergeser. Tanggal 1 Mei 2008 lalu, prediksi terbaru dilansir NASA: mencairnya semua es di Arktika bisa terjadi di akhir tahun 2008 ini. Sederet tanda-tanda bahaya yang telah terjadi sebelumnya adalah volume es di Arktika pada musim panas 2007 hanya tinggal setengah dari empat tahun sebelumnya. Es di Greenland yang telah mencair mencapai 19 juta ton. Fenomena terbaru lainnya, pada tanggal 8 Maret 2008 beting es Wilkins di Antartika yang berusia 1500 tahun pecah dan runtuh seluas 414 kilometer persegi (hampir 1,5 kali luas kota Surabaya atau sepertiga luas Jakarta).

Dalam laporan PBB (FAO) yang berjudul Livestock’s Long Shadow: Enviromental Issues and Options (Dirilis bulan November 2006), PBB mencatat bahwa industri peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi (18%), jumlah ini melebihi gabungan dari seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). PBB juga menambahkan bahwa emisi yang dihitung hanya berdasarkan emisi CO2 saja, padahal industri peternakan juga merupakan salah satu sumber utama pencemaran tanah dan air bersih. Peternakan melepaskan 9 % karbondioksida dan 37 % gas metana (23 kali lebih berbahaya dari CO2). Selain itu, kotoran ternak menyumbang 65 % nitrooksida (296 kali lebih berbahaya dari CO2), serta 64 % amonia penyebab hujan asam.

Ada 400 miliar ton gas Metana di dasar laut Kutub yang dapat memusnahkan kehidupan di Bumi

Efek domino apa yang membayang bila es di Arktika mencair semua? Mencairnya es di Arktika tidak akan menaikkan level permukaan air laut, melainkan akan mempercepat siklus pemanasan global itu sendiri. Bila es di Arktika mencair semua, 80% sinar matahari yang sebelumnya dipantulkan akan diserap 95% oleh air laut. Konsekuensi lanjut adalah potensi terlepasnya 400 miliar ton gas metana atau 3000 kali dari jumlah gas metana di atmosfer. Gas metana dapat terlepas akibat mencairnya bekuan gas metana yang stabil pada suhu di bawah dua derajat celcius. Seperti diketahui, gas metana memiliki efek rumah kaca 25 kali lebih besar dari gas CO2. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah terulangnya bencana kepunahan massal yang pernah terjadi pada 55 juta tahun yang lalu dikenal dengan masa PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum). Saat itu, gas metana yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan percepatan pemanasan global hingga mengakibatkan kepunahan massal. Bukti geologi lain menunjukkan kepunahan massal juga pernah terjadi 251 juta tahun lalu, pada akhir periode Permian. Akibat terlepasnya gas metana, lebih dari 94% spesies mengalami kepunahan massal. Kematian massal terjadi mendadak karena turunnya level oksigen secara ekstrem.

Membaca fakta-fakta di atas, satu hal yang patut digarisbawahi adalah tenggat waktu yang semakin sempit. Dr. Rajendra K. Pachauri, Ketua IPCC, menekankan bahwa dua tahun ke depan merupakan masa tenggat penting untuk menghambat laju pemanasan global yang bergerak dengan sangat cepat. James Hansen, ahli iklim NASA, mengatakan bahwa kita telah berada di titik sepuluh persen di atas batas ambang kemampuan Bumi mencerna CO2. Artinya, kita telah melampaui titik balik. Pada level saat ini, tindakan yang harus diambil bukan lagi mengurangi, melainkan menghentikan.

Kita butuh kecepatan dan ketepatan membaca masalah hingga dapat memilih solusi yang efektif. Solusi yang mampu berpacu dengan waktu untuk memperlambat laju pemanasan global. Berkaitan dengan ini, dalam konferensi persnya di Paris, 15 Januari 2008, Pachauri mengimbau masyarakat dunia dalam tingkat individu untuk: pertama, jangan makan daging. Kedua, kendarai sepeda. Ketiga, jadilah konsumen yang hemat.

Mengapa “jangan makan daging” berada pada urutan pertama? Fakta berbicara, seperti laporan yang dirilis Badan Pangan Dunia – FAO (2006) dalam Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options, daging merupakan komoditas penghasil emisi karbon paling intensif 18%), bahkan melebihi kontribusi emisi karbon gabungan seluruh kendaraan bermotor (motor, mobil, truk, pesawat, kapal, kereta api, helikopter) di dunia (13%). Peternakan juga adalah penggerak utama dari penebangan hutan. Diperkirakan 70% persen bekas hutan di Amazon telah dialih-fungsikan menjadi ladang ternak. Setiap tahunnya, penebangan hutan untuk pembukaan lahan peternakan berkontribusi emisi 2,4 miliar ton CO2.

Memelihara ternak membutuhkan energi listrik untuk lampu-lampu dan peralatan pendukung peternakan, mulai dari penghangat ruangan, mesin pemotong, mesin pendingin untuk penyimpanan daging. Mesin pendingin merupakan mata rantai paling tidak efisien energi listrik. Hitung saja mesin pendingin mulai dari rumah jagal, distributor, pengecer, rumah makan, pasar hingga sampai pada konsumen. Mata rantai inefisiensi berikutnya adalah alat transportasi untuk mengangkut ternak, makanan ternak, sampai dengan elemen pendukung lain dalam peternakan intensif seperti obat-obatan, hormon dan vitamin.

Mata rantai lain yang sangat tidak efisien tapi telah berlaku demikian kronis adalah pemanfaatan hasil pertanian untuk peternakan. Dua pertiga lahan pertanian di muka Bumi ini digunakan untuk peternakan. Sebagai contoh, Eropa mengimpor 70% protein (kedelai, jagung dan gandum) dari pertanian untuk peternakan. Indonesia sendiri pada tahun 2006 mengimpor jagung untuk pakan ternak 1,77 juta ton. Prediksi produksi pakan ternak naik dari 7,2 juta ton menjadi 7,7 juta ton, kata Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas-Paulus Setiabudi (Kompas, 8 November 2007). Sementara itu, menurut data Indonesian Nutrition Network (INN), setengah dari penduduk Indonesia mengalami kelaparan tersembunyi (16 Sept 2005), sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan DR. dr. Fadillah Supari, SPJP(K).

Tanggal 30 April 2008 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak segenap bangsa ini untuk bersama saling membahu menghadapi krisis pangan dunia. Akar masalah kelangkaan pangan jika dicermati salah satunya adalah krisis manajemen lahan itu sendiri. Secara matematis, inefisiensi pemakaian lahan pertanian untuk pakan ternak tercermin dari perhitungan kalori yang “terbuang” untuk membesarkan ternak cukup. Pakan yang selama ini diberikan kepada ternak dapat memenuhi kebutuhan kalori 8,7 miliar orang! Berarti masih ada kelebihan kalori untuk 2,1 miliar orang. Sebenarnya tidaklah sulit untuk memahami mendesaknya perubahan pola makan ini, yakni perubahan ke pola makan yang mata rantainya pendek. Perut manusia bisa langsung mencerna kedelai, jagung dan gandum tanpa harus melalui perut ternak terlebih dahulu. Tidakkah beralih ke pola makan bebas daging justru dapat menjadi solusi ketimpangan akses pangan seluruh dunia?

Pertanian untuk pakan ternak itu sendiri merupakan penyumbang 9% CO2 (karbondioksida) , 65% N2O (dinitrooksida) dan 37% CH4 (metana). Perlu diketahui efek rumah kaca N2O adalah 296 kali CO2, sedangkan CH4 adalah 25 kali CO2. Satu lagi masalah industri peternakan yang sangat krusial yakni, inefisiensi air. Sekian triliun galon air diperuntukkan untuk irigasinya saja. Sebagai gambaran sederhana, untuk mendapatkan satu kilogram daging sapi mulai dari pemeliharaan, pemberian pakan ternak, hingga penyembelihan seekor sapi membutuhkan satu juta liter air! Data yang dihimpun Lester R. Brown, Presiden Earth Policy Institute dan Worldwatch Institute, memaparkan dalam bukunya “Plan B 3.0 Mobilizing to Save Civilization” (2008) bahwa karena untuk memproduksi satu ton biji-bijian membutuhkan seribu ton air, tidak heran bila 70% persediaan air di dunia digunakan untuk irigasi.

Jejak emisi gas rumah kaca daging terukur jelas. Dr Rajendra memberi ilustrasi konversi energi untuk memelihara sampai menghasilkan sepotong daging sapi, domba atau babi sama besar dengan energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu 100 watt selama 3 minggu. Satu kilogram daging menyumbang 36,4 kg CO2, tidak heran bila data dari film dokumenter “Meat The Truth” menyebutkan emisi CO2 seekor sapi selama setahun sama dengan mengendarai kendaraan sejauh 70.000 km. Penelitian di Belanda (www.partijvourdedie.en.el) mengungkapkan, seminggu sekali saja membebaskan piring makan dari daging masih 7,6 kali lebih cepat dibandingkan gerakan hemat energi skala rumah tangga dalam setahun.

Penelitian paling gres yang dilakukan Prof. Gidon Eshel dan Pamela A. Martin (“Diet, Energy and Global Warming”) merunut kontribusi setiap potongan daging terhadap emisi karbon. Penelitian ini diakui secara ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal bergengsi para ilmuwan Earth Interaction Vol. 10 (Maret 2006). Jumlah gas rumah kaca yang diemisikan oleh daging merah, ikan, unggas, susu dan telur jika dibandingkan dengan diet murni nabati/vegan, ternyata jika satu orang dalam setahun mau mengganti diet hewani mereka ke diet nabati murni/vegan akan mencegah emisi CO2 sebesar 1,5 ton. Lima puluh persen lebih efektif daripada upaya mengganti mobil Toyota Camry ke mobil Toyota Prius hybrid sekalipun yang ternyata hanya mampu mencegah 1 ton emisi CO2.

Objektivitas akan menuntun kita untuk mengakui pola konsumsi daging sebagai kontributor terbesar emisi gas rumah kaca. Pilihan kita tidak banyak, mengingat tenggat waktu yang demikian sempit. Mengutip tulisan Senator Queensland, Andrew Bartlett, bahwa seluruh dunia tidak mesti menjadi vegetarian atau vegan untuk menyelamatkan planet kita, tapi kita harus mengakui fakta-fakta ilmiah ini, bahwa jika kita tidak mengurangi konsumsi produk hewani, kesempatan kita untuk menghentikan perubahan iklim adalah nihil. Menurut Bartlett, tidak ada langkah yang lebih murah, lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan yang dapat mengurangi kontribusi tiap individu terhadap emisi gas rumah kaca selain memangkas jumlah konsumsi daging dan produk susu dan olahannya.

Aksi untuk hemat bahan bakar kita masih banyak bergantung pada fasilitas umum. Upaya yang paling bisa kita lakukan adalah menggunakan kendaraan umum. Namun, sudah menjadi rahasia umum, tidak mudah untuk menggunakan kendaraan umum jika berhadapan dengan kepentingan keamanan, dan untuk ini kita masih bergantung pada kebijakan pemerintah. Aksi hemat energi dalam konteks yang paling ideal bergantung pada teknologi. Sumber energi paling ramah lingkungan yakni tenaga angin, air, dan matahari, masih jauh membutuhkan teknologi dan biaya yang tidak kecil. Butuh waktu yang panjang dan upaya ekstra untuk menggerakkan kesadaran massal untuk hemat energi, hemat listrik, hemat bahan bakar karena harus berhadapan dengan kebiasaan dan perilaku yang telah mengakar.

Mengubah pola makan juga berhadapan dengan kebiasaan yang telah mengakar. Namun, memegang sendok dan akhirnya menjatuhkan pilihan apa yang akan dimasukkan ke mulut kita, sepenuhnya berada di kendali kita. Langsung bisa dilakukan! Jarak antara piring dan mulut kita mungkin hanya sejarak panjang sendok, membalikkan isi sendoknya hanya butuh waktu sekedipan mata, tapi kendalinya ada pada mindset tiap kita. Sejenak, biarkan kepala dingin hadir. Mari dengan mata jernih melihat realitas, mengakui fakta betapa tekanan pola konsumsi daging sedemikian hebatnya pada daya dukung Bumi. Sejenak merasakan beban berat Bumi ini mungkin akan menggeser pilihan kita ke pola konsumsi tanpa daging, pola yang jauh lebih ramah Bumi.

atikel ini dikutip dari :

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Penyebab%20Terbesar%20Pemanasan%20Global%20-%20Makanan%20Kita%20atau%20Industri%20?&&nomorurut_artikel=157

Posted in Kesehatan Lingkungan | 1 Comment